Logo Reklamasi Pantura

Nelayan Pertanyakan Gubernur DKI Soal Kelanjutan Nasibnya Usai Reklamasi Dihentikan

Nelayan Pertanyakan Gubernur DKI Soal Kelanjutan Nasibnya Usai Reklamasi Dihentikan

JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang semakin terpuruk setelah proyek reklamasi dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Diding Setiawan dalam keterangannya seperti yang dikutip dari Antaranews.com menjelaskan, setelah kontestasi Pilkada Jakarta selesai, para pihak yang selama ini meributkan reklamasi tidak memperhatikan nasib nelayan.

“Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur, setelah itu kami diabaikan,” kata Diding di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Diding mengaku sebelumnya menolak reklamasi karena kurangnya sosialisasi sehingga sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi.

Menurutnya, sepanjang dua tahun musim angin barat dimana nelayan tidak bisa melaut, namun tidak ada salah satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu nasib nelayan.

Dia pun berharap pihak pemerintah maupun swasta termasuk pengembang reklamasi melalui program corporate social responsibility (CSR) dapat membantu nasib nelayan yang belum melaut untuk mencari mata pencaharian.

Diding mengatakan nelayan akan menyambut baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama mencari solusi untuk mensejahterakan nasib mereka.

“kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa dihentiikan,” tegas Didingnya.

Baca juga: Publik Menilai Anies Hanya Mencari Popularitas Lewat Isu Reklamasi

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan pantai utara Jakarta.

Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tokoh nelayan Muara Angke lainnya, Warnita menyebutkan mayoritas nelayan tidak menolak keberadaan proyek reklamasi karena proyek besar itu merupakan program pemerintah yang sudah digagas cukup lama dan reklamasi teluk Jakarta sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Baca juga: Nelayan Tak Persoalkan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan!

Warnita juga menegaskan seluruhu lapisan masyarakat punya hak untuk pro dan kontra terhadap suatu proyek besar termasuk reklamasi. Namun, ia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik. [nds]

Baca juga: DPRD DKI Sebut Sikap Anies Tidak Jelas Soal Reklamasi!

Prev
Next

Leave a facebook comment