Logo Reklamasi Pantura

Expert Opinion

Mengawal Penyelesaian Reklamasi

Mengawal Penyelesaian Reklamasi

Oleh: Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn., (Advokat dan Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya).

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mencabut izin 13 pulau reklamasi sesuai dengan janji politiknya saat kampanye pemilihan gubernur. Pencabutan tersebut dilaksanakan melalui keputusan gubernur dan surat gubernur.

Masalahnya, bagaimana kepastian hukum terhadap kelanjutan investasi yang proyeksi peruntukannya telah dimulai sejak era Orde Baru tersebut?

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 1995, reklamasi masuk dalam proyek strategis nasional sehingga diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, dan di level operasional provinsi diterbitkan Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1995.

Perdebatan mengenai kelayakan reklamasi ini telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) hingga tingkat peninjauan kembali pada 2011. MA menyatakan bahwa reklamasi sah dan tidak melanggar kaidah lingkungan sehingga dapat dilanjutkan pembangunannya.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum tertinggi sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan reklamasi.

Jika reklamasi hendak dibatalkan, pemerintah harus mengganti semua norma hukum yang melandasi kegiatan reklamasi.

Persoalannya, saat ini reklamasi hanya dibatalkan melalui keputusan gubernur dan surat gubernur yang hanya berdampak pada subyeknya, yakni penerima manfaat kegiatan reklamasi, tidak pada obyeknya, yaitu kegiatan reklamasi. Maka, masih ada kemungkinan pihak lain melakukan reklamasi, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat mengakhiri kegiatan reklamasi di Jakarta.

Kegiatan reklamasi di pantai Jakarta ini sebetulnya melibatkan keputusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembatalannya tidak cukup hanya dengan keputusan eksekutif setingkat gubernur.

Bila Pemerintah DKI menyimpulkan bahwa reklamasi tidak diperlukan, Gubernur DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan parlemen pusat serta daerah untuk membahas masalah ini. Jika disetujui, kegiatan reklamasi dapat dibatalkan melalui peraturan perundangundangan.

Jika langkah pemerintah DKI hanya berhenti sampai pada keputusan gubernur, keputusan itu akan rawan digugat melalui peradilan tata usaha negara. Keputusan itu dapat dinilai tidak sempurna karena tak membatalkan obyek reklamasi, sehingga bersifat subyektif.

Gubernur dapat dipandang berlaku sewenangwenang, karena reklamasi telah dikukuhkan melalui putusan MA. Sekalipun pembatalan reklamasi ini bertujuan baik, perlu dilakukan dengan konstruksi hukum yang patut.

Dilema yang dihadapi pemerintah DKI adalah menangani pulau-pulau reklamasi yang telah telanjur dibangun. Pemerintah tidak dapat sertamerta menghentikan pembangunan atau mengubah peruntukannya, karena para pemegang hak telah memperoleh izin.

Bagir Manan (2008) mendefinisikan izin sebagai suatu persetujuan dari pemerintah selaku penguasa berdasarkan peraturan perundangundangan untuk memperbolehkan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang.

Dalam konteks pembatalan keputusan reklamasi, tindakan korektif harus menimbang asas kepastian hukum dan kepentingan umum.

Setelah keputusan gubernur mengenai pembatalan reklamasi terbit, tindak lanjut pada area yang telah dibangun belum ditentukan. Area itu hanya disebut akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Idealnya, area tersebut banyak mengakomodasi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bermanfaat untuk masyarakat luas sehingga tujuan keadilan korektif dapat dicapai.

Untuk area yang belum dibangun, pemerintah dan lembaga legislatif perlu merevisi Peraturan Daerah Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sehingga ketelanjuran tidak terulang.

Ini juga menyelaraskan keputusan gubernur sebagai eksekutif dan unsur legislatif, sehingga keputusan reklamasi benar-benar obyektif. Keadilan korektif harus diutamakan di balik setiap penerbitan keputusan eksekutif ataupun legislatif guna membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

Read more
Benarkah Ditahun 2050 Jakarta Utara Tenggelam? Ini Penjelasannya!

Benarkah Ditahun 2050 Jakarta Utara Tenggelam? Ini Penjelasannya!

JAKARTA memiliki jumlah penduduk mencapai 10 juta jiwa, jumlah ini jauh berbeda dengan kota Surabaya yang menduduki peringkat kedua untuk jumlah penduduk yang hanya 2,8 juta jiwa. Namun, penduduk yang menggantungkan hidupnya di Jakarta ini terancam kehilangan tempat tinggal. Hal ini disebabkan Jakarta diramalkan akan tenggelam di tahun 2050!

Apakah ramalan itu hanya sekadar ancaman saja ataukah bisa benar-benar terjadi? Berikut adalah ulasannya secara ilmiah!

1. Tanda-tanda sudah mulai terlihat

BBC/Mayuri Mei Lin & Rafki Hidayat

BBC/Mayuri Mei Lin & Rafki Hidayat

Seperti dilansir dari BBC, Heri Andreas yang sudah mempelajari daratan Jakarta selama 10 tahun di Institut Teknologi Bandung (ITB) menjelaskan bahwa potensi tenggelamnya Jakarta adalah hal yang harus dipikirkan dan diantisipasi dengan serius. Heri melanjutkan, ”Jika dilihat dari model daratan Jakarta, pada 2050 Jakarta sudah tenggelam sebanyak 95%”.

Tanda-tanda tenggelamnya Jakarta sudah mulai terlihat. Saat ini, Jakarta Utara sudah tenggelam sebanyak 2,5 meter dalam 10 tahun dan terus tenggelam sebanyak 25 cm setiap tahunnya. Kecepatan tenggelam yang dialami di Jakarta adalah dua kali lebih cepat dibanding rerata kota-kota besar di dunia.

Sebagai bukti paling ekstrim, salah satu bangunan berlantai dua di daerah Muara Baru hanya tersisa satu lantai saja. Hal ini karena lantai satu bangunan ini sudah tenggelam ke dalam tanah dan dipenuhi oleh air.

Bukan hanya Jakarta Utara, daerah Jakarta lain juga mengalami penurunan level tanah. Jakarta Barat menurun sebanyak 15 cm setiap tahun, Jakarta Timur 10 tahun, Jakarta Pusat 2 tahun, dan Jakarta Selatan 1 cm.

2. Pembangunan properti turut memperparah kondisi

BBC/Mayuri Mei Lin & Rafki Hidayat

BBC/Mayuri Mei Lin & Rafki Hidayat

Pengaruh merosoknya tanah sangat dirasakan oleh penduduk yang tinggal di pinggir pantai Jakarta Utara. Kepada BBC, para penduduk mengatakan bahwa air pasang selalu meningkat sekitar 5 cm setiap tahun.

Namun, hal ini tidak menggoyahkan para developer properti . Setiap tahun, selalu ada apartemen, hotel, ataupun perumahan yang dibangun di Jakarta Utara padahal hal ini mempercepat penurunan level tanah. Padahal semakin banyak properti justru akan mempercepat tenggelamnya Jakarta.

Berbagai usaha sudah dilakukan untuk mengurangi pembangunan properti di Jakarta Utara. Kepala Dewan Penasehat Asosiasi Pengembangan Properti Indonesia, Eddy Ganefo, sudah berusaha meminta pemerintah agar menghentikan pembangunan properti di Jakarta Utara. Namun, Eddy mengatakan, “selama apartemen tersebut bisa terjual, pembangunan pasti akan terus dilakukan”.

3. Disebabkan oleh penggunaan air tanah secara berlebihan

Menurunnya ketinggian tanah di Jakarta diakibatkan secara mayoritas oleh penggunaan air tanah secara berlebihan. Air tanah ini digunakan untuk air minum, mandi, dan kegiatan lainnya. Namun, semakin banyak air dipompa, tanah yang berada diatasnya juga akan ikut menurun.

Cepatnya penurunan tanah di Jakarta disebabkan juga oleh kurangnya akses masyarakat terhadap air ledeng sehingga sebanyak 60% masyarakat Jakarta harus bergantung dengan air tanah. Hal ini diperparah juga dengan undang-undang yang mengizinkan semua warga, termasuk industri dan pusat perbelanjaan, untuk menggunakan air tanah.

Kondisi ini tidak dapat dihindarkan, pasalnya pihak penyedia air bersih hanya bisa menyediakan air yang cukup untuk 40% penduduknya saja. Hal ini membuat warga tidak punya pilihan lain selain menggunakan air tanah.

4. Kondisi diperparah oleh pemanasan global

Es Kutub Utara terus mencair via http://thingpic.com

Es Kutub Utara terus mencair via http://thingpic.com

Saat ini, pemanasan global yang tidak terkendali menyebabkan naiknya ketinggian laut dan berdampak pada hampir seluruh negara, tidak hanya Indonesia. Pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub Utara dan Selatan sehingga level laut pun meningkat.

Menurunnya permukaan tanah dan meningkatnya ketinggian permukaan laun, membuat para peneliti meramalkan bahwa Jakarta akan tenggelam di tahun 2050 nanti.

5. Menemukan sumber air baru adalah solusi terbaik

Pencemaran di Teluk Jakarta. (Foto: Trubus.id / Binsar Marulitua )

Pencemaran di Teluk Jakarta. (Foto: Trubus.id/Binsar Marulitua)

Saat ini, sea wall sepanjang 32 km dan reklamasi tengah dilakukan untuk mencegah Jakarta tenggelam di tahun 2050 nanti. Namun, seorang hidrologis dari Belanda, Jan Jaap Brinkman, mengatakan bahwa solusi terbaik adalah mengurangi pemakaian air tanah dan menggantinya dengan sumber air lain.

Akan tetapi, kondisi sungai di Jakarta kebanyakan sudah kotor dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibersihkan. Meski sulit, hal ini wajib dilakukan agar Jakarta tidak tenggelam di tahun 2050 nanti.

Sumber: Idntimes.com

Read more
Berpamitan dengan Anies, Sandi Tinggalkan Sejuta Persoalan

Berpamitan dengan Anies, Sandi Tinggalkan Sejuta Persoalan

Sandiaga Uno memeluk Anies Baswedan saat dirinya berpamitan dan meminta doa-restu untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres, April 2019 mendatang./Foto: Twitter Sandiaga Uno.

JAKARTA – Kurang dari sepuluh bulan bekerja mendampingi Anies Baswedan memimpin Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno atau biasa disapa Sandi, mantan politisi partai Gerindra ini maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 16 Oktober 2017 lalu, Sandi bersama Anies membuat sejumlah program. Dilansir dari situs Jakartamajubersama, mereka berdua membuat program kerja untuk warga Jakarta, diantaranya revisi Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar; pembukaan 200.000 lapangan kerja baru; mencapai ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan; penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta; rumah DP 0 rupiah, biaya hidup terjangkau; hingga program menghijaukan Jakarta.

Dari sekian program yang telah disusun, beberapa di antaranya sudah terealisasi, meski pengamat menilai cenderung memaksakan diri. Misalnya, pada pengesahan pembangunan rumah DP 0 rupiah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (28/2) lalu. Anies dan Sandi menolak untuk hadir, meski sebelumnya telah mengumumkan akan ikut merilis perumahan tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, dibatalkannya peresmian rumah DP 0 rupiah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan tanda tidak matangnya program tersebut digulirkan.

Politisi Partai Nasdem ini juga mengingatkan, “Warga tak boleh gegabah dan terbuai promosi dari program rumah yang digadang Anies-Sandi sejak kampanye itu,” Kata Bestari seperti dikutip dari Alinea.id, Rabu (10/8/2018).

Terlebih, Bestari mengatakan, perangkat pendukung pelaksanaan program tersebut belum ada. Seperti payung hukum yang mendasari pelaksanaan program tersebut. Kemudian, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan mengatur pembelian rumah DP 0 rupiah. Serta, skema pembayaran cicilan rumah DP 0 rupiah belum ada juga.

Contoh lain, penghentian reklamasi lahan di Jakarta juga urung dilakukan keduanya. Anies dan Sandi yang sedari awal menolak reklamasi, Juni 2018 justru menggulirkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kendati tak melakukan pembongkaran, tapi hanya melakukan penyegelan bangunan di salah satu pulau hasil reklamasi, yakni Pulau D, belakangan Anies-Sandi ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sementara itu, aktivis sosial dari Komunitas Pemerhati Pembangunan Kota (KP2K) Duy Nurdiansyah menilai, apa yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan melalui Pergub tersebut sebagai langkah yang tepat.

Menurut Duy, reklamasi di Pantura Jakarta memang harus dilaksanakan. “Bukan hanya karena secara legal itu adalah amanat keppres, tapi juga karena kebutuhan Jakarta sebagai ibukota negara yang terus berkembang,” ujar aktivis muda ini.

Reklamasi, menurut Duy, adalah hal yang lazim dilakukan oleh permerintah di berbagai negara. Pertengahan abad 21 ini diperkirakan sekitar 70 persen populasi dunia akan tinggal di lingkungan perkotaan. Sedangkan Jakarta dengan luas yang hanya 662 km persegi, tidak akan mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang diprediksi akan terus meningkat.

“Hal ini akan berdampak besar pada masyarakat perkotaan, khususnya kota-kota di pesisir pantai seperti kota Jakarta yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi,” jelas Duy.

Terlebih, kata Duy, Jakarta saat ini sudah tak bisa lagi dikembangkan ke wilayah lain, selain ke arah utara Jakarta. Ke timur, barat, dan selatan sudah merupakan wilayah lain yang juga memiliki problematika tersendiri. Satu-satunya pilihan adalah ke pantai utara Jakarta.

Dia mengatakan, tujuan reklamasi di pantai utara Jakarta bukan sekadar untuk merestorasi kawasan teluk yang telah rusak dan tercemar. Tapi juga untuk merevitalisasi wilayah utara Jakarta agar menjadi jauh lebih baik dan lebih menarik. Di samping itu, reklamasi juga bisa memperluas wilayah daratan ibukota sebagai salah satu antisipasi terhadap masalah kependudukan sekaligus strategi redistribusi sebaran populasi.

Yang tak kalah penting, penataan kawasan pantai utara Jakarta akan memodernisasi ibukota sebagai “one of The Great Waterfront City”. Sejajar dengan kota-kota besar dunia yang memiliki tepian pantai yang indah.

Duy menambahkan, siapa pun yang ada dalam pemerintahan, pasti memahami kondisi ini. Keterbatasan geografis dan kelangkaan lahan di daerah pesisir biasanya akan mendorong perluasan batas kota administratif ke arah laut.

Jadi, sangat wajar jika reklamasi lahan menjadi alat yang populer bagi banyak pemerintahan negara-negara atau kota yang memiliki pantai. “Saya yakin, gubernur Anies memahami ini,” ujarnya.

Sayangnya, kata Duy, hingga saat ini pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta masih terkendala oleh hal-hal nonteknis yang bersifat klasik, terkait politik. Barangkali, hal ini terjadi karena isu reklamasi bisa menjadi komoditas politik yang signifikan.

“Pemerintah DKI seharusnya tidak ragu lagi untuk melanjutkan kembali proses reklamasi pantura yang saat ini terhenti. Jika dilanjutkan dan segera terwujud, kontribusinya bagi pembangunan Jakarta dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir akan sangat besar.” Pungkas Duy.

Read more
Badan Pengelola Pantura Sinyal Kelanjutan Reklamasi

Badan Pengelola Pantura Sinyal Kelanjutan Reklamasi

JAKARTA – Penyelesaian polemik reklamasi teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini terus menuai pro-kontra di masyarakat. Sejumlah kalangan menilai kebijakan Anies terkait reklamasi masih ambigu alias hanya sebatas lipstick untuk mencari simpati masyarakat demi melanggengkan kekuasaan.

Hal itu seperti yang diungkapkan Sekretaris Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK) Wilayah Jakarta Asep Irama mengatakan “Pantas jika publik menafsirkan bahwa Anies hanya mencari panggung popularitas lewat warisan reklamasi Ahok. Soalnya sikap politik Anies masih gamang soal reklamasi,” ujar Asep di Jakarta, Senin, 23/7/2018.

Suara Anies tentang reklamasi Teluk Jakarta dinilainya tak sekeras waktu kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Menurut Asep, wajar jika Anies dianggap hanya menjadikan reklamasi sebagai instrumen politik untuk hasrat kekuasaan.

Asep menegaskan, publik, terutama masyarakat pesisir Jakarta yang sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonominya pada laut butuh kepastian, bukan alasan pembelaan.

“Masyarakat sudah muak dengan janji-janji politik yang an sich dan hanya sebagai penggembira saja. Ibaratnya, Anies menyajikan ikan tapi berisi paku, enak dilihat tapi menyakitkan ketika dimakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea melihat adanya peluang bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk melanjutkan reklamasi dengan dibentuknya badan pengelola reklamasi pantura Jakarta.

Menurut Tigor, Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BKP Pantura tidak spesifik membahas fokus objeknya. Malah, tambah Tigor, dalam pergub itu dikatakan akan melaksanakan Keppres 52. “Nah, kalau begitu, kan, berarti melakukan (reklamasi) secara keseluruhan,” ujarnya.

Dalam pergub, menurut Tigor, tidak terbaca akan mengatur pulau yang sudah ada. Karena tidak dibuat tegas maka akan beda sendiri penafsirannya. “Seharusnya pergub (BKP) itu memerintahkan kepada Sekda dan yang lain untuk merumuskan pulau yang sudah jadi mau diapakan,” tuturnya.

Kekuatiran Tigor, menurut Ketua Komunitas Pemerhati Pembangunan Perkotaan (KP2K), Duy Nurdiansyah, memang wajar. Menurut Duy, dengan mengacu kepada Keppres No 52/1995, pergub tersebut memang memberi sinyal akan melanjutkan proses reklamasi di Teluk Jakarta.

“Dalam Keppres 52 memang diamanatkan bahwa Gubernur DKI sebagai pelaksana Keppres ditugaskan membentuk badan pelaksana reklamasi,” ujar Duy di Jakarta, Senin, 23/7/2018.

Duy menilai, apa yang dilakukukan Gubernur Anies melalui Pergub tersebut sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, proyek reklamasi di teluk Jakarta memang harus dilaksanakan.

“Bukan hanya karena secara legal itu adalah amanat keppres, tapi juga karena kebutuhan Jakarta sebagai ibukota negara yang terus berkembang,” ujar aktivis muda pegiat lingkungan ini.

Reklamasi, menurut Duy, adalah hal yang lazim dilakukan oleh permerintah di berbagai negara.

Populasi dunia terus berkembang. Pertengahan abad 21 ini, jelas Duy, diperkirakan sekitar 70 persen populasi dunia akan tinggal di lingkungan perkotaan.

“Hal ini akan berdampak besar pada masyarakat perkotaan, khususnya kota-kota di pesisir pantai seperti kota Jakarta yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi,” jelas Duy.

Duy menambahkan, siapa pun yang ada dalam pemerintahan, pasti memahami kondisi ini. Keterbatasan geografis dan kelangkaan lahan di daerah pesisir biasanya akan mendorong perluasan batas kota administratif ke arah laut. Jadi, sangat wajar jika reklamasi lahan menjadi alat yang populer bagi banyak pemerintahan negara-negara atau kota yang memiliki pantai. “Saya yakin, gubernur Anies memahami ini,” pungkasnya.

Read more
Reklamasi dan Kota Masa Depan

Reklamasi dan Kota Masa Depan

JAKARTA – Sebagian orang berpendapat bahwa Jakarta tidak memiliki masa depan. Pasalnya jumlah penduduk Jakarta tiap tahun semakin bertambah. Hal ini berbanding terbalik dengan luas daratan yang semakin menipis keterersediannya untuk pemukiman penduduk.

Tidak hanya soal kepadatan penduduk, permasalahan lain seperti kemacetan dan banjir sampai saat ini juga masih menghantui Jakarta dan tak urung selesai. Tentu saja sederet permasalahan tersebut semakin menambah daftar buruknya tata kelola ibu kota.

Bahkan, belum lama ini sempat beredar wacana pemindahan ibu kota negara di kalangan pemerintahan. Alasannya, Jakarta sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan sebagai ibu kota negara dan diharapkan pembangunan di Indonesia dapat merata di pelosok daerah.

Sebagai ibu kota negara, sudah semestinya Jakarta memiliki wajah yang ‘cantik’ dan rapi. Berbagai cara pun sudah dilakukan Pemerintah DKI, mulai dari membuat angkutan massal (transjakarta), operasi kependudukan (urbanisasi desa ke kota) yang tidak memiliki izin tinggal, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), normalisasi sungai dan kali, hingga melakukan usaha reklamasi pantai utara Jakarta guna untuk meningkatkan daya tampung dan daya dukung ibu kota yang lebih baik, maju dan modern di masa depan.

Ironisnya, pembangunan dan pengembangan proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang sudah sempat berjalan itu kini dihentikan tanpa ada kepastian hukum kelanjutannya. Kebijakan pemerintah menghentikan proyek reklamasi tersebut jelas sangat merugikan semua pihak, bukan hanya merugikan investor/pengembang reklamasi saja, tapi juga masyarakat dan pemerintah DKI itu sendiri.

Reklamasi Solusi Ketersediaan Lahan di Jakarta

Jika ditinjau dari teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota yang biasanya dilakukan oleh negara atau kota besar dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan. Dari persyaratan di atas memang Kota Jakarta dirasa pantas untuk melakukan reklamasi.

Hal itu dapat dilihat dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995. Artinya, rencana pembangunan ini sudah diwacanakan sejak zaman pemerintahan presiden Soeharto.

Saat itu, reklamasi juga merupakan kebutuhan untuk meneruskan pembangunan Ibu Kota yang diharapkan dapat membuka ketersediaan lahan baru, menopang pembangunan wilayah utara Jakarta, dan revitalisasi kawasan tersebut agar menjadi lebih baik.

Hal inilah yang menyebabkan mengapa Jakarta harus memiliki lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk dan pembangunan. Untuk itu, Jakarta membutuhkan solusi konkrit untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk yang terjadi, reklamasilah jawabannya.

Kemudian, Jakarta juga memiliki masalah penurunan muka tanah yang tinggi, sekitar 10cm/tahun, sementara muka air laut naik 5-6ml/tahun. Tidak beruntungnya kita, sekarang ini ada sekitar 12,1% luas wilayah Jakarta yang berada di bawah permukaan air laut.

Kalau hal ini terus dibiarkan, maka air tidak bisa dialirkan ke teluk Jakarta. Untuk itulah perlunya mengintegrasikan reklamasi dengan membangun tanggul laut raksasa.

Hal ini perlu dilakukan untuk menurunkan muka air laut di teluk Jakarta, sehingga air dari hulu bisa mengalir dengan lancar, inilah yang akan menjadi salah satu penanganan banjir di Ibukota.

Reklamasi Sebagai Upaya Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jakarta

Terkait dampak lingkungan yang akan disebabkan oleh reklamasi nantinya, hal itu bukan tidak ada solusinya. Faktanya, lingkungan di perairan Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Perairan dan biota laut di teluk utara Jakarta sudah tercemar.

Kepala Seksi Perikanan dan Kelautan Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara, Sri Haryati, memastikan jenis kerang maupun ikan yang hidup di perairan Teluk Jakarta tak aman untuk dikonsumsi. Kerang dan ikan sudah terkontaminasi limbah industri dan logam berat, seperti merkuri, kadmium, dan seng.

Selain limbah industri, perairan Teluk Jakarta juga semakin tercemar dengan adanya limbah rumah tangga yang tidak tersaring di rumah pompa air. Lalu, ada pula pencemaran dari sisa-sisa kapal bekas yang langsung dibuang ke laut, kebanyakan berupa besi-besi bangkai kapal.

Kemudian, Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kasim Moosa, mengatakan kandungan logam berat di perairan Teluk Jakarta mencapai 1,8-2 ppm.

Tingkat pencemaran itu sangat parah jika menilik batas maksimum yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup tentang baku mutu air laut.

Disitu disebutkan bahwa batas maksimum logam berat di wilayah biota laut, pelabuhan, dan wisata bahari masing-masing tak boleh melewati 0,01, 0,03, dan 0,02 ppm.

Untuk hal itulah, reklamasi perlu dilakukan di teluk utara Jakarta. Reklamasi dapat menjadi solusi bagi masalah lingkungan yang menghantui Jakarta.

Reklamasi Tingkatkan Potensi Ekonomi untuk Kesejahteran Rakyat dan Pelesatrian Lingkungan

Melalui reklamasi, kita dapat melakukan revitalisasi pesisir pantai utara Jakarta, sekaligus merestorasi perairannya agar kondisinya menjadi lebih baik lagi.

Proyek reklamasi merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Potensi ekonomi tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan KAS negara untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelestarian lingkungan.

Pandangan tersebut seperti yang telah dikemukan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam Rakornas PDI-Perjuangan Bidang Kemaritiman di Jakarta, Minggu 24 April 2016. Ia berharap rencana pengembangan wisata dalam proyek reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta dapat menjadi sumber devisa terbesar negara.

Arief memperkirakan, sektor pariwisata bisa menjadi penghasil devisa terbesar Indonesia tahun 2020 mendatang mengalahkan sektor migas, batubara, dan kelapa sawit. Ia mengatakan bahwa potensi wisata bahari kita sangat besar, tapi performance-nya masih sangat kecil. Dibandingkan wisata bahari Malaysia yang menghasilkan US$ 8 miliar, Indonesia hanya bisa menyerap US$ 1 miliar yakni 10 persen dari total pendapatan pariwisata kita.

Khusus untuk pariwisata bahari, Indonesia menurut Arief memiliki potensi yang jauh lebih tinggi lagi. Proyek 17 pulau di Teluk Jakarta saat ini kasih dihentikan untuk sementara. Penangguhan proyek ini dilakukan untuk menyeragamkan payung hukum.

Selain sebagai kawasan hunian di bisnis, di pulau hasil reklamasi nantinya akan berdiri kawasan wisata bertaraf internasional.

Hal inilah yang harus terus pemerintah DKI komunikasikan kepada masyarakat tentang mengapa Jakarta butuh melakukan reklamasi pantai utara Jakarta. Karena wilayah utara Jakarta adalah wilayah yang paling cocok untuk direklamasi. Sebab, kondisi wilayah tersebut memang relatif tidak layak dan butuh direvitalisasi.

Urgensi inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk membangun kesepahaman bersama tentang konsep reklamasi. Agar tercapainya persepsi dan opini yang obyektif. Sebab reklamasi tidak hanya merupakan pekerjaan keteknikan, namun juga berdimensi ekologi, sosial dan ekonomi yang harus menjadi perhatian bersama. [nds]

Read more