Jakarta – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak jelas soal Pulau Reklamasi. Apalagi setelah adanya aktivitas food street di Pulau D Reklamasi atau Pulau Maju.
“Sikap Pak Anies ini tidak jelas. Di satu sisi dia menolak reklamasi. Tapi sisi lain dia menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk pengelolaan,” kata Gembong seperti yang dikutip dari Medcom.id, Rabu 6 Februari 2019.
Dia mengatakan ketidakjelasan permasalahan ini membuat pengelola angkat kaki. Bahkan menurut Gembong, Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Benny Agus Chandra belum mampu menjelaskan tentang segala hal yang terjadi di pulau tersebut. “Sekarang penuh keraguan.!” ujarnya.
Selain itu, pengelolaan Jakpro. kata Gembong, memang belum ada penolakan kita terima dari Jakpro. Tapi alasan Jakpro kelola pulau hasil reklamasi harus punya alas hukum dulu. “Sekarang di berikan tugas oleh Pak Gubernur kan? Pak Gubernur sendiri enggak jelas, lalu kasih tugas ke Jakpro tentu semakin tidak jelas,” paparnya.
Menurut Gembong permasalahan ini akan selesai jika Peraturan Daerah (Perda) selesai. Perda yang dimaksud Gembong adalah perda Zonasi dan Perda tentang pulau kecil dan tata ruangnya.
“Saat semua sudah klir, baru kita susun dengan baik. Pengelolaan ini harus secara komprehensif. Sepanjang suara Perda itu belum klir, di lapangan pasti timbul persoalan. Citata pun belum bisa melakukan apapun. Intinya bagaimana Pemprov menyelesaikan Perda itu dulu,” ungkapnya.
Denyut kehidupan di Pulau D, Jakarta Utara, tak berhenti. Hal tersebut terlihat dengan berdirinya food street atau kawasan kuliner yang menyuguhkan beragam hidangan di dalam pulau buatan hasil reklamasi.
Padahal Sebelumnya, Juni 2018, sebanyak 932 bangunan di dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D sempat disegel. Bangunan itu terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko yang sekaligus tempat tinggal. [nds]
