Jakarta – Teluk Jakarta merupakan teluk di perairan laut Jawa yang terletak di sebelah utara provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Di teluk ini, bermuara 13 sungai yang membelah Kota Jakarta.

Dengan luas sekitar 514 km persegi, teluk Jakarta merupakan wilayah perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata mencapai 15 meter. Kepulauan Seribu adalah gugusan kepulauan yang berada di Teluk Jakarta.

Teluk ini sempat dikabarkan akan direklamasi, dan dibangun beberapa pulau, namun proyek tersebut dihentikan dan dicabut izinnya oleh Anies Baswedan karena menurutnya reklamasi menjadi bagian dari sejarah dan bukan masa depan DKI Jakarta.

Ternyata reklamasi Teluk Jakarta telah mengalami perjalanan panjang dari masa Soeharto hingga Anies Baswedan. Bagaimana sejarah reklamasi Teluk Jakarta? Yuk, kita cari tahu sama-sama!

Sejarah Teluk Jakarta

Dilansir dari berbagai sumber, polemik proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Ketika itu, Gubernur DKI Jakarta, Wiyogo Atmodarminto memunculkan gagasan ke pantai utara Jakarta.

Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar pertama kali disampaikan kepada Presiden Soeharto pada Maret 1995. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta dan mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Presiden Soeharto setuju, mengeluarkan keputusan presiden dan pemerintah provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan peraturan daerah. Sejak saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa reklamasi tidak layak dilakukan karena akan merusak lingkungan. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersikeras agar reklamasi tetap dilakukan.

Pada tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa proyek Teluk Jakarta tidak dapat dilaksanakan karena ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mematuhi peraturan perencanaan daerah dan ketersediaan teknologi untuk menangani dampak lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi PTUN tetap memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut. Pada 28 Juli 2009, MA memutuskan mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan, reklamasi menyalahi amdal.

Namun pada tahun 2011, MA justru berbalik dan malah mengeluarkan putusan baru yang menyatakan proyek reklamasi di Pantai Jakarta legal meskipun disertai syarat, pemprov DKI Jakarta harus membuat kajian amdal baru untuk memperbarui amdal yang diajukan tahun 2003. Juga dengan pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang melibatkan pemda di sekitar Teluk Jakarta.

Era SBY, Fauzi Bowo, dan Ahok

Pada tahun 2012 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyetujui dan menerbitkan Perpres mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau di Teluk Jakarta. Lalu di tahun 2014, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo kembali mengukuhkan rencana reklamasi, mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI dengan pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha dari PT Agung Podomoro Land Tbk.

Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai kebijakan tersebut melanggar karena kewenangan memberikan izin di area laut strategis berada di tangan kementeriannya meski lokasinya ada di wilayah DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Menko Rizal Ramli juga meminta pengembang dan Pemprov DKI Jakarta membuat kajian ilmiah rencana reklamasi Pulau G di Jakarta Utara. Kajian itu perlu dijelaskan kepada publik sehingga publik tahu detail perencanaan dan bisa mengawasi proyek reklamasi.

Akhir September 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengkaji penghentian sementara (moratorium) reklamasi. Reklamasi diusulkan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik. Di luar itu tidak boleh ada reklamasi untuk hotel, apartemen, mal, dan sebagainya.

Moratorium yang masih berupa kajian tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok untuk tetap melaksanakan reklamasi. Saat itu, tujuan reklamasi teluk Jakarta adalah untuk mengembangkan kawasan pantura. Kendati demikian, keputusan pembangunan pulau reklamasi ditentang Kementerian Lingkungan Hidup.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) terhadap rencana Reklamasi Pantura Jakarta. Selanjutnya, Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Joko Widodo mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City).

Era Anies Baswedan

Pencabutan Izin pembangunan proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta akhirnya dihentikan pada saatkepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pencabutan izin reklamasi 13 pulau dilakukan pada 26 September 2018 berdasarkan hasil verifikasi Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap mereka yang tidak melaksanakan kewajiban.

Namun Anies tetap melanjutkan empat pulau proyek reklamasi yang terlanjur dibangun. Anies juga menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk mengelola tiga pulau, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, selama sepuluh tahun.

Selain itu, Anies juga mengubah nama ketiga pulau itu. Nama Pulau C, D, dan G diganti menjadi Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama. Nama itu dipilih lantaran kawasan reklamasi tak mempunyai sejarah dan diharapkan menampung semangat melihat ke depan.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan membentuk sebuah kelurahan baru untuk pulau reklamasi. Saat ini, Pulau C dan D masuk dalam Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara Pulau G masuk Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Reklamasi seringkali dikaitkan dengan pengembangan kawasan perkotaan di dekat tepi air atau yang disebut dengan “waterfront city”. Selain menciptakan kawasan baru yang aman dan tertata baik, berbagai potensi positif yang sangat signifikan pun kini bisa didapatkan seiring dengan kehadiran berbagai ragam waterfront properti. Kini, waterfront city dapat dibedakan menjadi 4 jenis, sesuai dengan fungsinya, yaitu: mixed used waterfront, recreational waterfront, residential waterfront dan working waterfront.

Mixed Used Waterfront memiliki fungsi kombinasi sebagai kawasan pemukiman, perkantoran, restoran, rumah sakit, pasar serta tempat-tempat wisata dan budaya. Sementara Recreational Waterfront merupakan kawasan tepian air yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, pemancingan dan fasilitas untuk kapal pesiar. Residential waterfront adalah pemukiman, apartemen atau resort yang dibangun di tepian air. Dan working waterfront merupakan kawasan khusus yang berfungsi sebagai pusat bisnis seperti industry berat dan pelabuhan.

Waterfront property juga merupakan sebuah proyek yang telah mendunia. Beberapa negara yang telah menerapkannya antara lain Dubai, Singapura, Jepang, Hongkong, dan juga Belanda.

Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), mengembangkan kepulauan buatan yang dinamakan Palm Island. Kepulauan yang disebut-sebut sebagai proyek reklamasi terbesar di dunia ini, terdiri dari pulau-pulau yang berbentuk pohon palem, yakni Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali dan Palm Deira. Ketiganya membentuk pohon palem yang terdiri atas batang, mahkota dengan cabang-cabang serta pulau sabit yang mengelilinginya. Pulau sabit ini berfungsi pula sebagai pemecah gelombang. Di ketiga pulau tersebut dibangun lebih dari 100 hotel mewah, vila, apartemen eksklusif, dermaga, taman hiburan air, pusat pembelanjaan, restoran, serta fasilitas olahraga dan spa.

Selanjutnya ada Singapura yang tergolong sangat sukses mengimplementasikan waterfront property. Awalnya, luas wilayah Singapura adalah 581,5 kilometer. Setelah dilakukan reklamasi pantai di tahun 2011, luas wilayah Singapura mengalami perluasan menjadi 710,2 kilometer. Keberhasilan proyek reklamasi negeri merlion ini antara lain Pulau Jurong, Bandara Changi, Pulau Tekong, Tuas View Ekstension, Pelabuhan Pasir Panjang, Sungai Kallang, serta kawasan Marina Bay.

Reklamasi kawasan Marina Bay mampu menyulap 376 hektar kawasan nelayan menjadi menjadi kawasan wisata ultra modern yang dihiasi gedung-gedung pencakar langit. Selain itu, Marina Bay juga dijadikan arena balap Grand Prix F-1. Sejak tahun 2008, sirkuit balap F-1 menambah kawasan reklamasi sepanjang 5.073 km.

Kemudian Kansai International Airport (KIA), bandara international yang dibangun di atas lahan reklamasi di teluk Osaka, Jepang. Bandara ini beroperasi selama 24 jam penuh. Selain itu, bandara ini juga dilengkapi dengan fasilitas jalan raya berupa jembatan dan dua jalur kereta sebagai akses dari dan ke bandara menuju kota-kota sekitarnya. Pulau buatan Kansai telah didukung rekayasa teknologi untuk mengatasi resiko tinggi dari gempa bumi dan badai (thypoons).

Reklamasi di Hongkong telah mengubah beberapa lokasi utamanya menjadi kawasan waterfront. Selain Praya Reclamation Scheme di tahun 1890, proyek reklamasi besar-besaran di Hongkong terus dilaksanakan sejak pertengahan abad ke-19. Kawasan reklamasi Hongkong antara lain Victoria Harbour, Hongkong Disneyland Resort, Hongkong International Airport, serta sejumlah wilayah perkotaan seperti, Sha Tin, Tuen Mun, West Kwoloon dan Kwun Tong.

Yang terakhir adalah proyek reklamasi di Belanda. Hampir seluruh daratan di negeri kincir angin ini berada di bawah permukaan air laut. Sekitar 7000 kilometer persegi dari negara ini, merupakan hasil dari reklamasi laut, danau, dan rawa-rawa. Reklamasi di Belanda dilaksanakan dengan system Polder. Karenanya, dijk (dikes) dan dinding laut banyak ditemukan di Negeri Kincir Angin ini. Flevoland, sebuah kawasan di negeri kincir angin yang merupakan salah satu kawasan reklamasi yang diklaim sebagai pulau buatan terbesar di dunia.

Selain beberapa negara negara yang disebutkan diatas, kawasan reklamasi yang sukses di berbagai penjuru dunia lainnya antara lain:

• Beirut Central District, Lebanon
• Marine Façade, Saint Petersburg, Rusia
• Back Bay, Boston, AS
• Battery Park City, Manhattan, AS
• The Port of Zeebrugge, Belgia
• lle Notre, Dame
• port Hercules di La Codamine, Monako
• San Fransisco Bay, AS
• Haiko Bay Provinsi Hainan, cina
• Danau Texcoco, Mexico

Selain itu, sebagian besar wilayah Nuns Island Montreal, sebagian wilayah Dublin Irlandia, sebagian besar wilayah pusat kota Helsinki Finlandia, sebagian besar pantai Korea Selatan, kota Mumbai India dan juga Manila Bay Filipina juga merupakan kawasan yang proyek reklamasinya sukses dilakukan.

Sebenarnya banyak manfaat yang bisa di dapatkan dari reklamasi. Manfaatnya bisa dilihat paling tidak bisa dilihat dari tiga aspek, yakni ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Dr. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana, pengamat penataan ruang dan pengembangan, mengatakan, reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Aspek Ekonomi

Salah satu manfaat reklamasi dari aspek ekonomi, misalnya untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, dan juga pertokoan.

Reklamasi kini dijadikan pilihan dalam memperluas lahan guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman. Hal ini disebabkan semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di darat, terlebih di area pelabuhan.

Dalam perkembangannya, pelabuhan ekspor-impor saat ini menjadi area yang sangat luas karena berkembangnya sejumlah industri. Pasalnya, pabrik, moda angkutan hingga pergudangan yang memiliki pangsa ekspor-impor lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan mampu memotong biaya transportasi.

Reklamasi itu sendiri tidak harus menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya nelayan atau petambak. Dengan reklamasi, nantinya akan ada tambahan daratan buatan hasil pengurugan pantai sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Khususnya bagi peningkatan manfaat sumber daya lahan yang pada akhirnya bermanfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan lainnya. Perubahan itu berimplikasi pada perubahan ketersediaan lapangan kerja baru dan bentuk keragaman atau diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.

Cao Fe Dian, Tian Jin, Tiongkok bisa menjadi rujukan wujud reklamasi yang menimbulkan dampak ekonomi. Cao Fe Dian merupakan salah satu kawasan di pantai timur Beijing yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Reklamasi di kawasan Cao Fe Dian, Tian Jin dinilai strategis karena selain sebagai perluasan daratan yang ada, juga dinilai akan mampu bersaing dalam perkembangan kawasan Asia-Pasifik.

Hal yang sama juga terlihat pada kawasan Songdo, Korea Selatan, yang bertetangga dengan kawasan Cao Fe Dian, Tian Jin, di Cina. Posisi kawasan seluas 24 ribu hektar ini strategis karena berada di jalur sibuk dan zona pertumbuhan yang sedang berkembang, tidak hanya untuk Korea dan sekitarnya saja, akan tetapi kawasan Asia-Pasifik. Lokasi reklamasi ini berdampingan, namun dipisahkan oleh perairan teluk, dengan Bandara Incheon, salah satu Bandara Internasional di Korea Selatan. Kawasan Songdo sendiri digunakan untuk resor, perkantoran, perhotelan, dan pemukiman.

Pengembangan kawasan hunian dari reklamasi juga bisa ditemui di Dubai, Uni Emirat Arab. Negara ini memiliki proyek reklamasi yang terbagi atas The Palm Jebet Ali, Deira, Jumairah dan World Seven.

Rene Kolman, Sekretaris Jendral International Association of Dredging Companies, menyampaikan, makin banyak kebutuhan untuk menciptakan aktivitas bernilai ekonomi yang penting bagi masyarakat. Bagi otoritas pemerintahan, proses ini merupakan tantangan besar. Karena dalam mewujudkannya, seringkali, keterbatasan geografis, seperti gunung, sungai, atau gurun, mencegah ekspansi ke pedalaman.

“Bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Bagaimana kita menciptakan ruang untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi? Reklamasi yag membuat lahan baru di laut bisa menjadi jawabannya,”ujar Rene.

Aspek Lingkungan

Saat ini, perlu dilakukan pencegahan dampak meluas akibat reklamasi. Ini sangat diperlukan karena campur tangan manusia terhadap alam akan berimbas kepada ekosistem yang ada di laut sebelumnya. Namun, reklamasi juga dapat memberikan dampak positif bagi satwa liar dan bisa mengantisipasi perubahan iklim serta habitat.

Oostvaardesplassen, Belanda, merupakan salah satu contoh reklamasi yang membawa manfaat bagi satwa liar. Dibangun pada tahun 1968, kawasan seluas 15 ribu hektar ini merupakan “rumah” untuk kuda dan sapi jenis tertentu.

Henk Simons, kepala ahli keanekaragaman hayati untuk komite Belanda di the International Union for Conservation of Nature (IUCN), mengatakan bahwa Belanda memiliki sejarah reklamasi. “rencana awalnya adalah untuk membangun lahan pertanian di Oostvaardesplassen. Tetapi, kini menghasilkan alam dengan keanekaragaman hayati yang baru,” ujarnya.

Kemudian, proyek reklamasi yang kental dengan aspek lingkungan juga bisa ditemui di Semakau Landfill, Singapura. Di lokasi ini, lahan reklamasi digunakan sebagai pengolahan limbah. Disamping itu, area ini juga digunakan sebagai konservasi flora dan fauna. Disamping itu, area ini juga digunakan sebagai daerah rekreasi.

Pada dasarnya, daerah yang dilakukan reklamasi umumnya bisa menjadi lebih aman terhadap erosi. Hal ini dikarenakan konstruksi pengamanan sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut. Manfaat lainnya adalah, dengan dilakukannya reklamasi dapat mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena abrasi ke bentuk semula.

Lingkungan memang menjadi aspek yang paling disorot dari sebuat proyek reklamasi. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A. Chaniago, memiliki pandangan sendiri terhadap keinginan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang akan menjadikan lumpur waduk di Jakarta untuk menguruk atau mereklamasi sejumlah pulau di pesisir Jakarta. “Selama tidak merugikan masyarakat, dilakukan secara terbuka dan transparan serta menguntungkan kedua belah pihak tidak masalah,” ujarnya.

Namun, Andrinof juga mengingatkan kepada Pemprov DKI dan pengembang agar mengkaji secara serius soal dampak pembangunan pulau tersebut. “Kalau sampai merusak lingkungan laut kan merugikan masyarakat. Itu yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Aspek Sosial Budaya

Manfaat terakhir yang bisa dihasilkan dari reklamasi adalah yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Dalam aspek ini, reklamasi dapat mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang.

Untuk menghindari penyebaran daerah kumuh yang tidak tertata dari sebuah kawasan,  dan sesuai perencanaan awal reklamasi, maka masterplan tata ruang dan wilayah harus benar-benar dikerjakan dan diawasi pelaksanaannya. Kemungkinan terjadinya pelanggaan HAM dalam pembebasan tanah, perubahan kebudayaan, konflik dan isolasi masyarakat juga merupakan dampak sosial budaya lainnya yang harus diperhatikan.

Kawasan yang bisa menjadi acuan proyek reklamasi yang mencakup aspek sosial budaya adalah kawasan reklamasi di Kansai, Kyoto, Jepang. Kawasan yang memiliki luas sekitar 10 kilometer persegi ini, sebenarnya memiliki potensi kegempaan dan serangan badai. Namun, para ahli berusaha meminimalkan dampaknya dengan melakukan rekayasa teknologi.

Kawasan reklamasi ini sebagian dimanfaatkan sebagai perluasan pelabuhan laut dan bandara internasional Kansai. Kawasan Bandara Kansai dibangun karena respon keberatan dari warga atas kebisingan suara pesawat udara. Bandara Kansai sendiri memiliki tingkat kesibukan yang sangat tinggi.

Reklamasi merupakan proyek besar pengembangan perkotaan. Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan ekonominya. Tidak hanya itu, kegiatan reklamasi harus memperhatikan dan menjaga kehidupan masyarakat dan serta kelestarian lingkungan.

Narinder Nayar, Pengiat LSM di Mumbai, India, menyatakan, “apakah reklamasi akhirnya dilakukan atau tidak, kami ingin dilakukan sebuah studi ilmiah sehingga orang mengetahui apa yang mensyaratkannya. Beberapa Negara telah berhasil melakukannya dan meningkatkan ekonomi mereka,” katanya.

Dr. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana mengatakan, selain membawa keuntungan, reklamasi juga bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif secara sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sebelum kegiatan reklamasi dilaksanakan, dukungan studi dari berbagai aspek kajian, seperti aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan, teknis, transportasi dan lain sebagainya sangatlah diperlukan. Rencana reklamasi haruslah masuk dalam dokumen penataan ruang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat (Perda, Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah).

Ia menambahkan, tahapan pembangunan reklamasi harus jelas dan konsisten. Reklamasi dapat direkomendasikan sebagai salah satu alternatif pembangunan, khususnya untuk mencari ruang yang sesuai dan layak. Jadi, reklamasi pantai bukanlah proyek yang “terlarang atau haram”.

Yang pasti, reklamasi harus dilakukan secara hati-hati dan berdasar pada pedoman yang ada dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Reklamasi haruslah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan orientasi pada jangka panjang.

Dalam sistem tata kota modern, reklamasi bukan merupakan hal yang baru. Jika mampu mengubah kawasan berair, baik yang rusak maupun tidak rusak, menjadi lebih bermanfaat, maka proses pembentukan lahan baru di pesisir laut atau perairan ini akan semakin bernilai positif. Contohnya adalah jika bisa mengubahnya menjadi lokasi pemukiman, perindustrian, bisnis, perkotaan, pertanian, objek wisata, taman kota hingga pelabuhan udara.

Reklamasi sangatlah berguna untuk meningkatkan kondisi habitat perairan. Selain itu, reklamasi juga dilakukan untuk menambah dan mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif. Manfaat yang diberikan proyek reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga meluas. Dampak positifnya pun bersifat jangka panjang terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Karena dorongan pertumbuhan yang sangat pesat di satu sisi, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas di sisi lainnya, maka dibutuhkan pemekaran kota melalui reklamasi. Pembentukan daratan baru ini merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kelangkaan lahan di suatu kota. Jakarta merupakan salah satu kota yang menghadapi masalah ini.

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, saat ini tengah bersiap mengerjakan proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Dalam proyek ini juga mencakup proyek reklamasi 17 pulau. Pemprov DKI menggagas mega proyek ini untuk mengatasi masalah banjir rob serta untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Di samping itu, proyek ini akan menjadi pusat baru bagi bisnis dan hunian di Jakarta.

KAJIAN MENDALAM

Tentu tidak mudah bagi orang awam, untuk membayangkan bagaimana proyek reklamasi dilakukan. Diperlukan berbagai macam kajian mendalam yang melibatkan banyak pihak dan disiplin ilmu. Ini dikarenakan adanya campur tangan manusia terhadap alam. Maka diperlukan perencanaan yang kompeherensif yang melibatkan seluruh stakeholder dari sebuah proyek reklamasi.

Intinya, reklamasi haruslah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, reklamasi harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup yang berorientasi jangka panjang.

Nilai fungsi yang tercipta harus sesuai dengan besarnya sumber daya dan dana yang dikeluarkan setelah reklamasi dilakukan. Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam perencanaan dan studi mengenai reklamasi antara lain sebagai berikut:

• Pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan

Reklamasi yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan akan berimbas pada ekosistem yang ada di laut atau darat dikemudian hari. Maka perlu dilakukan pencegahan terkait dampak negatif akibat reklamasi ini.

• Suplai air dan energy

Air dan energy pasti dibutuhkan di daerah pengembangan. Hal ini juga termasuk di daerah reklamasi. Berdasarkan pertimbangan ini, perencanaan harus memperhitungkan betul dari mana sumber energy dan listrik yang akan digunakan di daerah reklamasi tersebut. Sebagai contoh bandara Kansai, jepang menggunakan energy listrik dari angin untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

• Transportasi yang terintegrasi

Pengembangan di suatu daerah akan berdampak pada meningkatnya arus transportasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, arus transportasi di daerah utama dan daerah reklamasi harus diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari kemacetan yang bisa terjadi karena tidak adanya integrasi dari daerah reklamasi dan daerah utama. Sebagai contoh, reklamasi di bandara Incheon, Korea Selatan menggunakan tiga jalur trasportasi, yaitu jalan raya, kereta dan subway.

• Tata ruang dan wilayah

Hal ini tidak terlepas dari perencanaan awal sebuah proyek reklamasi. Agar lahan reklamasi dapat dimanfaatkan secara optimal, maka harus benar-benar direncanakan dan diawasi pelaksanaannya. Ini berguna untuk menghindari penyebaran daerah kumuh atau tidak tertata di sebuah kawasan.

• Struktur lapisan tanah

Hal ini merupakan syarat utama dari ketahanan struktur reklamasi. Kekuatan lahan reklamasi terhadap abrasi dan beban bangunan di atasnya harus benar-benar diperhitungkan agar tidak mengakibatkan kerugian yang besar.

Sejak dahulu kala, reklamasi pantai sudah dilakukan oleh manusia. Tujuan dilakukannya reklamasi adalah untuk merubah kawasan non produktif menjadi lebih bermanfaat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, cikal bakal reklamasi telah dilakukan pada jaman dinasti Han di Hongkong sekitar 206 SM – 9 SM. Saat itu, reklamasi dilakukan untuk mengubah kawasan pantai menjadi kawasan pertanian garam. Kemudian pada tahun 1890, Hongkong melaksanakan proyek reklamasi lainnya yang disebut dengan Praya Reclamation Scheme. Proyek ini berhasil menambah luas daratan Hongkong sebesar 240 ribu meter persegi.

Reklamasi juga telah mengubah pulau kecil Makau menjadi Semenanjung reklamasi. Hal itu berlangsung sejak abad ke-17. Luas daratan di Makau berhasil ditambahkan, dari 15 meter persegi (1972) menjadi 23,6 kilometer persegi (2000). Selanjutnya, pelabuhan Wellington, Selandia Baru, dibangun diatas lahan reklamasi yang dimulai sejak tahun 1850an. Lalu ada bendungan Aswan di Mesir juga dibangun melalui reklamasi yang dimulai tahun 1902.

Pada tahun 1980-an, negara-negara maju mulai gencar untuk melakukan pembangunan properti di atas lahan reklamasi. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang melakukan hal itu. Saat itu, sebuah kawasan pelabuhan yang sudah aktif dikembangkan menjadi kawasan bisnis, hiburan, dan pemukiman yang lebih baik.

Kawasan “London Docklands” di Canary Wharf juga merupakan hal serupa yang dilakukan oleh Inggris. Kawasan waterfront ini dikembangkan sebagai kawasan bisnis dengan gedung-gedung perkantoran yang terlihat berjajar di tepian air. Disamping itu, hunian bertingkat dan kondominium juga tampak berjajar di kawasan tepi air di daerah Port Grimound, Prancis. Kawasan ini memang dikembangkan sebagai kawasan hunian.

Saat ini, Indonesia pun mulai mengembangkan kawasan waterfront di beberapa daerah seperti Jakarta, Manado, Makassar dan Pekanbaru. Bahkan pemerintah DKI Jakarta ingin mengembangkan kawasan Pantai Utara Jakarta melalui Proyek reklamasi dan revitalisasi yang akan mengubah kota Jakarta sebagai “waterfront city”.

Gagasan tentang reklamasi pantai utara Jakarta, sebenarnya sudah dikemukakan sejak 1620 di era kolonial dulu. Saat itu, batavia ingin dijadikan seperti Amsterdam. Di era moderen, rencana reklamasi pantai utara Jakarta mulai ditetapkan di tahun 1995, dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 52 tahun 1995. Namun, karena muncul di saat-saat akhir kekuasaan pemerintahan Soeharto, tindaklanjut rencana ini terkendala banyak hal.

Rencana reklamasi pantai utara Jakarta kembali ditindaklanjuti lebih serius di masa kepemimpinan Gubernur Fauzi, Gubernur Jokowi, dan terakhir Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang baru menjabat sejak Oktober 2014. Gubernur Ahok harus menggantikan Jokowi karena yang bersangkutan naik pangkat menjadi Presiden Republik Indonesa.

Tak hanya dilakukan diluar negeri, reklamasi juga dan telah akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa contoh kawasan reklamasi di tanah air antara lain di teluk Jakarta, Pantai Mamuju, Denpasar, Manado, Semarang, Tangerang, dan juga di Makassar.

Proyek reklamasi dan revitalisasi di pantai utara Jakarta ditujukan untuk membangun kawasan tersebut menjadi daerah kawasan aktivitas bisnis, perekonomian maupun pemukiman. Dengan gagasan itu juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa perusahaan mitra kerjanya ingin menjadikan Jakarta sebagai  “Water Front City”.

Kemudian, proyek reklamasi di pantai Mamuju, Sulawesi Barat. Mempercantik kota menjadi tujuan dari proyek reklamasi di lahan seluas 8,3 hektar ini. Jalan dua jalur akan dibangun di sekitar kawasan ini. Selain itu, fasilitas pelayanan publik juga akan dibangun. Dengan adanya pembangunan fasilitas publik ini, reklamasi diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Mamuju. Contohnya adalah, proyek pembangunan pusat jajanan serba ada (pujasera), bisnis, perumahan, perkantoran, perbelanjaan, dan hotel.

Selanjutnya reklamasi di Denpasar, Bali. Reklamasi di lahan seluas 380 hektar ini bertujuan untuk menghubungkan gugusan pulau Serangan. Lalu, reklamasi pantai di kota Manado, Sulawesi Utara, kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan fungsional dengan pola super blok dan mengarah pada terbentuknya Central Business District (CBD).

Untuk yang di Semarang, Jawa tengah, reklamasi di daerah pesisir pantai di Semarang ini digunakan untuk perluasan lahan daratan yang digunakan untuk kawasan perekonomian dan bisnis. Reklamasi ini juga berfungsi untuk menyangga daerah daratan yang terus mengalami penurunan permukaan tanah.

Disamping itu, pemerintah Kota Tangerang akan menambah sekitar 7.500 hektar lahan daratan. Pemkot Tangerang akan menjadikan reklamasi ini sebagi megaproyek. Pembangunan kawasan terpadu, seperti bisnis, hunian dan wisata akan menjadi daya tarik tersendiri. Untuk reklamasi di Tangerang, Banten, rencananya akan ada enam pulau reklamasi yang dibuat.

Yang terakhir adalah reklamasi pantai losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Reklamasi pantai ini akan membuat kawasan tersebut menjadi lebih tertata dan mampu menahan abrasi laut.

Pengerusakan lingkungan, erosi, atau terkesan memarginalisasi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Itulah yang biasanya masyarakat identikkan dengan kata “reklamasi”. Maka tak mengherankan lagi jika banyak kalangan yang menentang adanya reklamasi. Namun, sebenarnya bayak manfaat yang dapat dipetik dari reklamasi.

Definisi dari reklamasi daratan atau yang biasa disebut reklamasi itu sendiri, adalah proses pembuatan daratan dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasikan disebut tanah reklamasi atau landfill.

Reklamasi sendiri memiliki payung hukum yang bisa ditelusuri melalui berbagai peraturan. Seperti dalam undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya menjamin dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan adanya keselarasan hubungan antara manusia dan manusia, manusia dan lingkungan, komponen lingkungan lainnya serta dapat memenuhi masa kini dan menjaga kelestarian untuk masa datang.

Selain itu UU No.27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil menyatakan, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Perpres ini mengatur tentang keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti apa yang harus dijamin. Aturan ini juga menjelaskan cara menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir serta pulau-pulau kecil secara lebih mendalam.

Eko Rudianto, Direktur Pesisir dan Lautan Kementrian Kelautan dan Perikanan, menyampaikan, dengan adanya payung hukum tersebut harusnya reklamasi tidak lagi menjadi “momok” yang menakutkan di mata masyarakat. Reklamasi justru dapat memberi nilai positif bagi lingkungan maupun masyarakat.

Dengan luas perairan tiga perempat dari wilayah keseluruhan, membuat Indonesia menjadi salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan garis pantai terpanjang ke-4 didunia setelah AS, Kanada dan Rusia. Dan tentu saja wilayah tepian laut ini memiliki sumber daya potensial yang perlu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Ini artinya, kawasan pesisir Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan.

Namun, jumlah lahan di daratan Jakarta kian hari kian terbatas. Hal ini disebabkan oleh pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan mengiringi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta perputaran roda ekonomi yang bergerak cepat. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat daratan baru di daerah pantai atau yang lebih dikenal dengan istilah reklamasi.

Saat ini, yang sedang menjadi tren pembangunan di berbagai negara, baik dalam skala regional maupun internasional, adalah pengembangan wilayah tepian air melalui reklamasi. Reklamasi disebut-sebut sebagai solusi tepat untuk mendapatkan lahan baru yang potensial dikembangkan sebagai kawasan ekonomi, wisata, hiburan, maupun pemukiman.

Kawasan reklamasi biasanya berkembang di wilayah yang memiliki tepian baik itu laut, sungai, maupun danau yang potensial. Potensial tersebut di antaranya terdapat sumber air yang dibutuhkan untuk diminum, dan terletak di sekitar muara sungai yang memudahkan hubungan transportasi antara dunia luar dan kawasan pedalaman. Dan juga memiliki kondisi geografis yang terlindung dari hantaman gelombang dan serangan musuh.

Kehadiran sebuah “kota baru” yang lebih terarah dan tertata dengan baik dapat dirancang pada kawasan hasil reklamasi. Di kawasan ini dapat dibangun sejumlah proyek properti, seperti gedung bertingkat yang difungsikan sebagai perkantoran, hotel, hunian, serta beragam fasilitas pendukung lainnya.

Kondisi ini juga dipercaya mampu menarik minat berbagai kalangan, mulai dari investor, pelaku bisnis, hingga masyarakat. Nantinya, reklamasi dapat mengubah kawasan pesisir menjadi kawasan potensial yang bernilai investasi yang terus tumbuh. Secara fisik, kota pesisir di Indonesia merupakan pusat pelayanan aktivitas sosial dan ekonomi, dimana didalamnya terkandung berbagai aset sosial dan ekonomi dan finansial yang sangat besar.

Reklamasi harus dilaksanakan secara hati-hati dan dengan perencanaan yang matang. Pelaksanaan reklamasi harus sesuai melibatkan berbagai stakeholder, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan jangka panjang yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini dilakukan guna memperoleh manfaat optimal dari kawasan reklamasi.

Reklamasi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu reklamasi besar, reklamasi sedang, dan reklamasi kecil. Pembagian ini berdasarkan luas dan lingkup pekerjaannya. Reklamasi besar meliputi kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 hektar dan mempunyai lingkup pemanfaatan ruang yang sangat banyak dan bervariasi. Reklamasi sedang merupakan kawasan reklamasi dengan luasan mulai dari 100 hingga 500 hektar. Lingkup pemanfaatan ruang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 3 sampai 6 jenis.

Yang terakhir adalah reklamasi kecil, yaitu merupakan kawasan reklamasi dengan luas di bawah 100 hektar. Kategori ini hanya memiliki beberapa variasi pemanfaatan ruang, yaitu sekitar 1-3 jenis pemanfaatan.

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Walaupun tujuan utama dilakukannya reklamasi adalah untuk memperluas daratan, tak banyak pihak yang mengetahui bahwa reklamasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini tentu saja sangat beralasan. Pada dasarnya, reklamasi menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak beguna bagi kawasan yang lebih baik dan bermanfaat. Perbaikan kawasan ini tidak hanya dilakukan di tepian laut saja atau pantai, tetapi dapat dilakukan juga pada tepian sungai, danau, pantai berlumpur, rawa atau lahan basah lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai, disebutkan bahwa reklamasi adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan yang relative tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan.

Oleh karenanya, reklamasi dapat memberikan dampak positif lain, selain memperoleh lahan tambahan. Contohnya adalah peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang kurang produktif, melindungi pantai dari erosi, dan meningkatkan habitat perairan. Dampak positif lainnya adalah menyerap tenaga kerja reklamasi yang dapat memberikan keuntungan dalam pengembangan wilayah. Daratan hasil reklamasi juga berfungsi untuk menahan gelombang pasang mengikis pantai dan menahan banjir rob di daratan.

Dalam sistem tata kota modern, reklamasi bukan merupakan hal yang baru. Jika mampu mengubah kawasan berair, baik yang rusak maupun tidak rusak, menjadi lebih bermanfaat, maka proses pembentukan lahan baru di pesisir laut atau perairan ini akan semakin bernilai positif. Contohnya adalah jika bisa mengubahnya menjadi lokasi pemukiman, perindustrian, bisnis, perkotaan, pertanian, objek wisata, taman kota hingga pelabuhan udara.

Reklamasi sangatlah berguna untuk meningkatkan kondisi habitat perairan. Selain itu, reklamasi juga dilakukan untuk menambah dan mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif. Manfaat yang diberikan proyek reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga meluas. Dampak positifnya pun bersifat jangka panjang terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Karena dorongan pertumbuhan yang sangat pesat di satu sisi, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas di sisi lainnya, maka dibutuhkan pemekaran kota melalui reklamasi. Pembentukan daratan baru ini merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kelangkaan lahan di suatu kota. Jakarta merupakan salah satu kota yang menghadapi masalah ini.

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, saat ini tengah bersiap mengerjakan proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Dalam proyek ini juga mencakup proyek reklamasi 17 pulau. Pemprov DKI menggagas mega proyek ini untuk mengatasi masalah banjir rob serta untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Di samping itu, proyek ini akan menjadi pusat baru bagi bisnis dan hunian di Jakarta.

KAJIAN MENDALAM

Tentu tidak mudah bagi orang awam, untuk membayangkan bagaimana proyek reklamasi dilakukan. Diperlukan berbagai macam kajian mendalam yang melibatkan banyak pihak dan disiplin ilmu. Ini dikarenakan adanya campur tangan manusia terhadap alam. Maka diperlukan perencanaan yang kompeherensif yang melibatkan seluruh stakeholder dari sebuah proyek reklamasi.

Intinya, reklamasi haruslah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, reklamasi harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup yang berorientasi jangka panjang.

Nilai fungsi yang tercipta harus sesuai dengan besarnya sumber daya dan dana yang dikeluarkan setelah reklamasi dilakukan. Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam perencanaan dan studi mengenai reklamasi antara lain sebagai berikut:

• Pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan

Reklamasi yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan akan berimbas pada ekosistem yang ada di laut atau darat dikemudian hari. Maka perlu dilakukan pencegahan terkait dampak negatif akibat reklamasi ini.

• Suplai air dan energy

Air dan energy pasti dibutuhkan di daerah pengembangan. Hal ini juga termasuk di daerah reklamasi. Berdasarkan pertimbangan ini, perencanaan harus memperhitungkan betul dari mana sumber energy dan listrik yang akan digunakan di daerah reklamasi tersebut. Sebagai contoh bandara Kansai, jepang menggunakan energy listrik dari angin untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

• Transportasi yang terintegrasi

Pengembangan di suatu daerah akan berdampak pada meningkatnya arus transportasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, arus transportasi di daerah utama dan daerah reklamasi harus diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari kemacetan yang bisa terjadi karena tidak adanya integrasi dari daerah reklamasi dan daerah utama. Sebagai contoh, reklamasi di bandara Incheon, Korea Selatan menggunakan tiga jalur trasportasi, yaitu jalan raya, kereta dan subway.

• Tata ruang dan wilayah

Hal ini tidak terlepas dari perencanaan awal sebuah proyek reklamasi. Agar lahan reklamasi dapat dimanfaatkan secara optimal, maka harus benar-benar direncanakan dan diawasi pelaksanaannya. Ini berguna untuk menghindari penyebaran daerah kumuh atau tidak tertata di sebuah kawasan.

• Struktur lapisan tanah

Hal ini merupakan syarat utama dari ketahanan struktur reklamasi. Kekuatan lahan reklamasi terhadap abrasi dan beban bangunan di atasnya harus benar-benar diperhitungkan agar tidak mengakibatkan kerugian yang besar.

Akibat dampak negatif yang bisa ditimbulkannya, reklamasi kerap menjadi sasaran kritik berbagai pihak. Maka, sejumlah aspek perlu dipertimbangkan kembali sebelum proyek reklamasi ini berjalan.

Yang pertama adalah aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Aspek ini meliputi:

• Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan yang terjadi harus menyesuaikan terhadap :

1. Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan
2. Selanjutnya perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman atau diversifikasikan usaha baru yang ditawarkan.

• Aspek sosial, budaya, wisata dan ekonomi yang diakumulasikan dalam jaringan sosial budaya, pariwisata dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan atau pantai.

Kemudian, aspek selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah pergerakan aksesibilitas dan transportasi. Perencanaan pergerakan aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

• Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus teritegrasi terhadap kerangka utama (coastal road) yang melintasi pantai atau perairan agar public dapat menikmati panorama dan kenyamanan pantai;
• Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan atau ruang perairan lain untuk aksebilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub sub wilayah kota;
• Harus mudah diakses dan terintergrasi dengan system kota dari prasarana dan sarana diperairan, darat dan udara;
• Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park system” dibeberapa tematik kawasan;
• Perencanaan manajemen system transportasi dan kelengkapan sarana penunjang transportasi.

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan adalah kemudahan dan ruang public. Aspek ini mencakup :

• Tata telak bangunan yang firugatif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki untuk menjaga kemudahan public dalam menikmati panorama ruang pantai.
• Keberadaan ruang public yang dapat diakses, dimanfaatkan dan dinikmati secara mudah serta bebas oleh public tanpa batasan ruang, waktu dan biaya.
• Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan dan pengemasan potensi alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan kenyaman public.
• Potensi alam dan pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, misalnya pasir, hutan flora dan fauna, air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, peneduh, langit dan pemandangan/panorama.
• Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain :

1. Keheningan suasana
2. Keindahan panorama pantai
3. Kealamiahan desa
4. Kejernihan riak dan gelombang air pantai
5. Kehijauan bukit dan lembah
6. Kerimbunan hutan pantai
7. Kebersihan pasir
8. Kebiruan langit
9. Keteduhan disekitar pantai

Ketiga aspek diatas sangat perlu diperhatikan, karena dapat berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan dari sebuah proyek reklamasi. Ambil contoh proyek yang akan dibangun di utara Jakarta. Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, semua dampak proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di utara Jakarta harus dipelajari. Hal ini perlu dilakukan agar proyek tersebut dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas. Persoalan lingkungan dan sosial terkait dengan proyek, menurut jokowi, masih terus dihitung dan dianalisis lebih jauh.

“Bukan hanya persoalan ekosistem laut, dampak sosial masyarakat yang tinggal disekitar lokasi proyek juga harus diliat,” kata Jokowi, Rabu (8/10/2014) di Jakarta, sehari sebelum peresmian pembangunan tanggul laut tipe A.

Jokowi memastikan proyek ini tetap akan dilanjutkan. Walau masih memerlukan kajian lebih lanjut. Jakarta membutuhkan tanggul raksasa sebagai pengendali banjir dan difungsikan sebagai cadangan air bersih. Minimnya ketersediaan air menyebabkan daya dukung lingkungan Jakarta sangat rawan.

Pertengahan oktober 2014, pemerintah memulai pembangunan tanggul tipe A sebagai bagian tanggul laut raksasa. Tanggul tipe A ini membentang sepanjang 32 kilometer dipantai Jakarta. Adapun proyek tanggul laut raksasa ini disebut juga dengan proyek pembangunan pesisir terpadu ibu kota Negara (national capital integrated coastal development). Pada tanggul tipe B, menurut rencana, pemerintah mereklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

SISTEM REKLAMASI

Reklamasi memang merupakan proyek yang kompleks dan membutuhkan keseriusan serta sinergi dari banyak ahli di berbagai bidang. Selain itu, dibutuhkan teknologi yang sangat mahal plus peralatan dan para ahli yang berpengalaman untuk melakukan proyek ini. Pelaksanaan reklamasi di Indonesia juga melibatkan para ahli plus teknologi dari luar negeri yang telah memiliki pengalaman dan jam terbang lebih banyak dalam mengerjakan proyek-proyek reklamasi di dunia.

Umumnya, reklamasi perairan dibagi menjadi 2 macam. Pertama, reklamasi yang menempel atau menyatu dengan garis pantai.  Dan, yang kedua, reklamasi lahan yang terpisah dari pantai daratan induk. Sistem pengembangan yang diterapkan juga merupakan hal yang penting dalam proyek reklamasi.

Ada empat macam sistem reklamasi  sesuai dengan pertimbangan, tujuan reklamasi, kondisi dan lokasi lahan, serta ketersediaan sumber daya. Keempat sistem tersebut adalah:

1. Sistem Timbunan

Pada daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang tinggi, sistem ini sangat cocok untuk diterapkan. Metode inilah yang paling populer di Indonesia. Sistem ini dilakukan dengan cara menimbun atau mengurug lahan yang akan direklamasi sampai muka lahan berada di atas muka air laut (high water level). Dan diikuti dengan langkah-langkah perlidungan sistem perbaikan tanahnya.

Sistem ini didukung oleh berbagai jenis alat-alat besar, seperti alat penggalian tanah, alat pengambilan dan pengeruk tanah, alat-alat transportasi, perlengkapan penebaran bahan-bahan tanah urug, dan alat perlengkapan pemadatan tanah. Pada sistem ini terdapat dua cara kerja, yaitu:

• Hydraulic fill

Dibuat tanggul terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pengurugan.

• Blanket fill

Tanah diurug terlebih dahulu baru kemudian tanggul atau system perlindungan dbuat.

Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan laut bisa aman terhadap banjir apabila dibuat tembok penahan air laut sepanjang pantai. Ini merupakan salah satu keuntungan dari sistem timbunan. Selain itu, tata lingkungan yang baik dengan perletakan dan tatanan sesuai dengan perencanaan bisa menjadi rekreasi yang baik untuk pengunjung.

Namun, di samping keuntungan yang diberikan, ada juga kekurangan akibat sistem ini. Contohnya, peninggian muka air laut karena sebagian daerah telah ditimbun akan menyebabkan naiknya air hingga ke permukaan. Akibatnya, air asin dari laut dapat merusak vegetasi. Selain itu, tanah dasar yang lunak serta tebal dari lapisan reklamasi yang tinggi mempunyai kecenderungan menyebabkan rendahnya stabilitas timbunan. Ini dapat menyebabkan terjadinya kelongsoran pada tubuh timbunan.

Material yang digunakan dalam sistem ini, biasanya menggunakan pasir laut yang diambil dengan cara mengeruk di dasar laut yang berada di tengah laut dalam. Selain pasir laut, material untuk mengurug juga diambil dari pengerukan pulau tak berpenghuni atau bukit. Material lainnya juga bisa berasal dari hasil pengurugan dengan limbah atau sampah yang telah diproses dan dipadatkan.

Reklamasi menggunakan sistem timbunan dengan menggunakan pasir dan tanah bisa dijumpai pada pembangunan Pluit City. Kawasan ini berdiri di atas pulau baru hasil reklamasi di teluk Jakarta. Pulau ini berada 5,5 m – 7,5 m di atas permukaan laut. Dalam pembangunannya, pasir dan tanah timbunan dipadatkan dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penurunan muka tanah.

Pembangunan Pluit City ini tidak terlepas dari keterbatasan lahan di Jakarta. Selain untuk residensial, sisi positif pembangunan Pluit City antara lain dapat mempercantik wajah kota. Memperindah lingkungan pantai, meningkatkan sektor pariwisata dan membuka lapangan kerja. Tidak hanya itu, Pluit City juga bisa menjadi kawasan bisnis dan ekonomi dengan tersedianya fasilitas kawasan perkantoran. Alhasil peningkatan kualitas hidup dapat terwujud.

2. Sistem Polder

Sistem ini dilakukan pada lokasi dengan posisi drainase yang baik. Untuk Indonesia yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sistem reklamasi ini kurang cocok untuk diterapkan. Sistem ini dilakukan dengan cara mengeringkan daerah yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada didalam tanggul kedap air, untuk kemudian dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi.

Keberhasilan dari sistem ini sendiri adalah menjaga atau mempertahankan kondisi muka air tanah sehingga diperlukan kemampuan pompa untuk mengatur ketinggian muka air tersebut. Kemudian, sistem ini dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

• Polder dalam

Air yang disedot dari polder tidak langsung dibuang ke laut, tetapi disalurkan ke waduk-waduk tampungan atau ke saluran tertentu di luar polder, kemudian baru dialirkan ke laut.

• Polder luar

Air dari polder langsung dibuang ke laut.

Keuntungan sistem ini adalah volume tanah urugan sangatlah kecil. Terutama jika lahan tidak perlu ditinggikan. Namun, kekurangannya adalah diperlukan biaya yang cukup besar untuk pembuatan tanggul, sistem kanal, dan saluran serta sistem pompa. Sistem ini sangat bergantung pada pompa. Jika pompa mati, maka kawasan akan tergenang air.

Selain itu, untuk menyiapkan tanah reklamasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Setiap tetes air buangan yang jatuh pada kawasan polder harus dikendalikan dengan bantuan pompa untuk menciptakan semacam drainase. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan konsep pengendalian pengembangan sistem polder berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan pembangunan yang sangat mempengaruhi dan berdampak pada lingkungan.

3. Sistem Kombinasi Polder dan Timbunan

Reklamasi cara ini merupakan gabungan system polder dan system timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar.

Keuntungan sistem ini adalah meningkatkan kinerja sistem polder yang bergantung pada pompa. Jika nantinya pompa mati, hal itu tidak akan terjadi masalah karena daerah yang kering telah ditimbun sehingga dapat menekan biaya. Banjir juga bisa lebih efektif ditangani karena system polder mampu mengendalikan banjir dan genangan akibat air dari hulu. Sedangkan sistem timbunan membuat permukaan laut bisa aman terhadap banjir, apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.

Namun, kekurangan sistem ini adalah rentan terhadap terjadinya penurunan daya dukung tanah sehingga menyebabkan rendahnya stabilitas timbunan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kelongsoran pada tubuh timbunan. Hal lain yang menjadi pertimbangan penting adalah musnahnya tempat hidup hewan laut dan tumbuhan laut sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Bila ini terus dibiarkan, akan memicu global warming. Sudah banyak Negara yang menerapkan system ini untuk mencapai efektivitas dari proyek reklamasi yang dilakukan.

4. Sistem Drainase

System ini banyak dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah lain di sekitarnya, tetapi elevasi muka tanahnya masih tinggi dari pada elevasi muka air laut. Wilayah ini bisa berupa daerah rawa pasang surut. Dengan membuatkan sistem drainase yang baik dengan pintu-pintu pengatur, wilayah pesisir ini dapat dimanfaatkan untuk daerah pemukiman dan pertanian.

Keuntungan sistem drainase adalah biaya yang digunakan jauh lebih murah karena tidak menggunakan alat pompa dan material yang digunakan tidak terlalu banyak. Daerah reklamasi pun bisa dijadikan juga sebagai kawasan industri dan pabrik-pabrik.

Adapun kekurangannya adalah dampak dari limbah-limbah industri atau pabrik bisa mengakibatkan lingkungan sekitar daerah reklamasi tercemar. Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatnya potensi banjir. Hal ini karena proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Sejumlah Negara yang menggunakan sistem reklamasi drainase antara lain Amerika Serikat, Kanada, Hungaria, Polandia dan Lain-lain.

SUMBER MATERIAL REKLAMASI

Hal lain yang perlu diperhatikan selain teknologi yang tepat dengan kondisi perairan, adalah material urugan reklamasi. Jenis material, volume kebutuhan material, lokasi sumber material, waktu yang tersedia dan juga biaya, merupakan aspek yang perlu dijadikan bahan pertimbangan. Jenis material bisa berbentuk pasir, batu, maupun tanah. Sementara itu, sumber material bisa berasal dari daratan maupun dasar laut.

• Sumber material daratan dapat berupa bukit atau deposit datar. Sumber material yang berupa bukit umumnya batuan beku (andesit) dan tanah urugan (soil cover), sedangkan sumber deposit datar pada umumnya berupa material pasir (endapan alluvial). Sumber material dari bukit dapat digali dengan bantuan wheel-dredger, yaitu alat penggeruk di mana pegeruknya terpasang pada suatu roda yang diputar. Berbeda dengan material dari bukit, material dari deposit datar digali menggunakan alat penggalian, seperti excavator. Bahan yang sudah digali dengan wheel-dredger, kemudian diangkut dengan menggunakan ban berjalan (belt conveyor). Sebagai tempat penampungan biasanya digunakan tongkang berukuran Selain itu baru material diangkut ke lokasi lahan reklamasi menggunakan tongkang-tongkang kecil.
• Sumber timbunan yang berlokasi di laut, yaitu berupa pasir endapan di dasar laut. Pengambilan pasir endapan di dasar laut tersebut untuk kapasitas besar dilakukan dengan menggunakan cutter suction dredger yang dimuatkan di kapal itu sendiri (hopper dredger) atau ke tongkang. Kemudian, dibawa ke lokasi di mana material tersebut dipompakan ke lahan yang akan diurug. Selain itu pengambilannya bisa menggunakan grab-dredger yang dipasang di atas suatu tongkang besar