JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pengamat masalah kingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali menilai reklamasi Teluk Jakarta merupakan sebuah kebutuhan bagi DKI Jakarta karena bertujuan untuk meningkatkan daya tampung dan daya dukung ruang Ibu Kota.
“Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan. Di sebagian negara yang memiliki kota-kota di pinggir pantai, reklamasi dilakukan guna mendukung daya tampung dan daya ruangan sekaligus mengembangkan kawasan pantai,” katanya saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Penegasan tersebut sekaligus menanggapi putusan hakim PTUN pada 16 Maret lalu yang membatalkan reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta.
“Saya tanggal 9 Maret dijadwalkan menjadi saksi di PTUN. Kebetulan saya ikut rombongan Presiden ke Maluku. Padahal kesaksian saya sangat dibutuhkan sekali agar hakim memahami reklamasi. Saya sebagai akademisi, sangat menyesalkan pencabutan izin reklamasi,” kata Firdaus Ali.
Firdaus Ali juga menyayangkan penolakan reklmasi Jakarta yang dikaitkan dengan isu politik, karena Keppres reklamasi sudah dikeluarkan pada 1995 saat masa Presiden Soeharto.
“Reklamasi kan bukan gagasan Jokowi-Ahok. Tahun 1995 sudah ada Kepresnya. Tapi kemudian berhenti karena kita mengalami krisis pada 1998,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya menegaskan, siapa pun gubernurnya, DKI Jakarta tidak punya pilihan untuk menambah ruang, kecuali dengan reklamasi.
Hal senada disampaikan mantan Direktur Walhi Emmy Hafidz yang menegaskan bahwa reklamasi tidak untuk konglomerat. “Itu salah besar. Saya tegaskan, tidak ada rencana reklamasi untuk konglomerat,” katanya.
“Kami justru memikirkan nelayannya. Gara-gara ini pembangunan tertunda satu tahun. Kalau enggak, penataan kampung nelayan sudah selesai,” katanya.
Emmy juga menyayangkan LSM yang menolak reklamasi Teluk Jakarta.
“Saya bilang kepada mereka, kalau mereka sudah dimanfaatkan pihak tertentu. Mereka cuma sekadar menolak reklamasi, tapi tidak memikirkan nasib kelangsungan hidup masyarakat sekitar,” demikian kata Emmy.
Sumber: netralnews.com