Jakarta – Pemprov DKI Jakarta pastikan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta sepanjang 46 kilometer ini terus berlanjut.
Proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR bersama Pemprov DKI Jakarta sempat mandek karena masalah anggaran yang dinilai cukup tinggi untuk pengerjaannya.
“On going, tapi anggarannya belum masif karena ada beberapa perencanaan dari Kementerian (PUPR),” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi.
Dudi menerangkan, salah satu tahapan perencanaan pembangunan ditargetkan rampung pada tahun ini. Meskipun tak dijelaskan tahapan mana yang dimaksud, total anggarannya mencapai Rp 50 triliun.
“Perencanaan yang bisa kita selesaikan, ini ada satu yang on going, saya lupa, hampir Rp 50 triliun itu. Tapi rencananya bisa selesai tahun ini,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia mengatakan pemerintah tengah membangun tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta yang bernama Proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN)/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Bob menjelaskan total pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta mencapai 46 kilometer. Hingga 2020, sudah ada terbangun tanggul raksasa sepanjang 13 km. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.
“Sisanya yang belum 33 km. Itu untuk pantai dan muara ya. Karena, kalau nggak ditangani muaranya, air bisa masuk dari muara,” terangnya.
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sendiri juga sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Disepakati Kementerian PUPR akan menggarap 11 km tanggul raksasa dan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 km.
Bob menjelaskan, dari 11 km tugas Kementerian PUPR, sudah dalam proses pembangunan sepanjang 3,75 km yang akan rampung pada 2022. Setelah itu sisanya sekitar 7,25 km akan dibangun pada 2022 dan diharapkan selesai pada 2024.
Bagian Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 km, menurut Bob, prosesnya masih menunggu desain yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Dalam perjanjian sebelumnya memang disebutkan urusan desain merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR.
“Kami masih desain secara keseluruhan. Jadi masih di PUPR desainnya. Pemprov masih menunggu desain dari kita, tapi penanganannya masih terus,” tuturnya.
