Jakarta – Kondisi tanggul laut di Pantai Mutiara kembali menempatkan pengelolaan pesisir Jakarta dalam sorotan publik. Meski bukan isu baru, rentetan laporan mengenai titik-titik kerentanan pada struktur pelindung pantai mempertegas satu hal: perlindungan pesisir Jakarta harus ditangani dengan ketepatan teknis, keberanian kebijakan, dan komitmen pemeliharaan yang berkelanjutan.
Dalam dua dekade terakhir, kawasan pesisir utara telah berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan residensial premium, fasilitas komersial, serta proyek-proyek pembangunan berbasis utilitas dan rekreasi menjadikan pesisir Jakarta sebagai koridor bisnis yang strategis. Ketergantungan masyarakat dan dunia usaha terhadap stabilitas kawasan ini meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, kegagalan infrastruktur pesisir bukan sekadar persoalan banjir rob, tetapi ancaman langsung terhadap kepercayaan investor, nilai properti, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Fenomena penurunan muka tanah, gelombang pasang yang semakin tak terduga, dan tekanan akibat perubahan iklim menunjukkan bahwa pengamanan pesisir tidak dapat didekati dengan pola lama. Tanggul laut, sheet pile, dan struktur pelindung lainnya harus dipandang sebagai infrastruktur strategis setara jalan arteri atau pembangkit listrik: membutuhkan inspeksi ketat, pembaruan periodik, dan adaptasi teknologi.
Kerapuhan titik tertentu di Pantai Mutiara menunjukkan adanya kelelahan struktur yang tidak boleh disepelekan. Audit teknis independen sudah semestinya menjadi prosedur wajib, tidak hanya ketika kerusakan terlihat, tetapi sebagai bagian dari kalender pengelolaan risiko. Pemasangan sensor deformasi, pemantauan getaran, pemodelan hidrodinamika, serta sistem peringatan dini dapat memberi data real-time yang memungkinkan deteksi dini pergeseran struktur.
Namun pekerjaan rumah terbesar bukan hanya teknis. Pengelolaan pesisir Jakarta selama ini tersebar pada banyak aktor pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, hingga pelaku usaha yang mengembangkan kawasan di tepi pantai. Fragmentasi ini sering kali memperlambat pengambilan keputusan. Sudah waktunya Jakarta memiliki coastal management authority yang terintegrasi, dengan mandat tunggal: memastikan seluruh infrastruktur pesisir memiliki standar keamanan yang seragam dan berkelanjutan.
Kolaborasi publik–swasta menjadi keharusan. Kawasan pesisir, baik yang tumbuh secara alami maupun hasil pengembangan terencana, telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, peningkatan nilai lahan, dan munculnya pusat ekonomi baru. Kontribusi serupa kini dibutuhkan dalam aspek mitigasi. Skema pendanaan bersama untuk pemeliharaan tanggul, peningkatan teknologi proteksi pesisir, hingga penyusunan kajian geoteknik jangka panjang dapat mempercepat terciptanya perlindungan pesisir yang lebih adaptif.
Dalam konteks global, banyak kota pesisir dunia telah menghadapi tantangan serupa. Singapura, Rotterdam dan Tokyo, semuanya mengadopsi pendekatan berbasis sains, menekankan predictive maintenance alih-alih penanganan reaktif. Jakarta tidak bisa lagi menunggu infrastruktur menua hingga mencapai titik kritis. Apalagi, dinamika pemanfaatan ruang pesisir semakin kompleks dan intensif.
Kita juga perlu menolak narasi berlebihan yang menggambarkan pembangunan di pesisir sebagai ancaman pada dirinya sendiri. Faktanya, kawasan pesisir yang terkelola dengan baik justru dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, menambah ruang hidup, dan menghadirkan ketahanan kota melalui desain terencana. Tantangannya bukan pada keberadaan pembangunan itu sendiri, melainkan pada kualitas pengawasan, pemeliharaan, dan kemampuan adaptasi infrastrukturnya.
Keamanan pesisir bukan pilihan, melainkan kebutuhan fundamental. Setiap sentimeter penurunan tanggul, setiap retakan kecil pada struktur, dapat berarti risiko besar bagi kota. Kecepatan merespons dan ketegasan mengambil langkah teknis menjadi garis pembeda antara kota yang rentan dan kota yang siap menghadapi masa depan.
Jakarta membutuhkan penguatan pesisir yang selevel dengan ambisinya sebagai metropolitan modern: berbasis data, berstandar global, dan dijalankan dengan kolaborasi lintas sektor. Mengamankan garis pantai berarti menjaga perekonomian, melindungi masyarakat, serta memastikan kota ini tetap layak huni di tengah perubahan iklim yang semakin nyata.
Masa depan Jakarta ada di tepian airnya. Dengan pengelolaan yang tepat, pesisir bukan menjadi sumber kekhawatiran, tetapi aset strategis yang bisa terus mendorong kemajuan kota. (*)
