INDOPOS.CO.ID – Mega proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, diyakini dapat mengurangi dampak banjir di Ibu Kota. Hal tersebut berdasarkan kajian dari sejumlah ahli. Sayangnya adanya beberapa kasus hukum, membuat pembangunannya terhambat.
Menanggapi hal ini, DPRD DKI Jakarta, selaku pihak yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi, mengaku masih optimistis reklamasi dapat kembali dilanjutkan. Namun semua tergantung keseriusan pemerintah pusat. Karena saat ini dilanjutkan atau tidaknya reklamasi, tergantung pusat.
“Kami di DPR masih menunggu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritan. Kalau sudah ada keputusan tetap, tentu pembahasan raperda akan dilanjutkan,” ujar Rudin Akbar Lubis, aggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, kemarin (13/12).
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini mengaku tidak ada masalah dengan reklamasi, selama itu untuk kepentingan masyarakat luas. “Adanya persoalan beberapa waktu lalu dapat menjadi pelajaran berharga. Ke depan harus lebih baik logo,” katanya.
Pandangan positif mengenai reklamasi pernah disampaikan Pakar Teknologi Lingkungan, Dr Ir Firdaus Ali, M.sc. Menurutnya, alasan penghentian reklamasi karena akan merusak lingkungan hidup sangat tidak berdasar. Apalagi alasan itu ditujukan pada reklamasi Teluk Jakarta yang sejak puluhan tahun sudah rusak berat akibat pencemaran limbah industri.
Firdaus Ali mengatakan, apabila ditanya apakah ada kerusakan lingkungan hidup, ya pasti ada. Karena di mana-mana pembangunan selalu merusak lingkungan. Pembukaan lahan sawit, kata dia, pasti merusak lingkungan hidup. Pembangunan jalan tol sudah pasti merusak lingkungan. Begitu juga dengan reklamasi Teluk Jakarta, pasti ada ekosistem yang rusak.
“Tetapi kerusakan itu bersifat sementara atau temporer dan kita bisa meminimalisasi kerusakan tersebut melalui mitigasi,” kata pakar lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) itu. Firdaus juga membantah kalau reklamasi akan menghancurkan ekosistem di Teluk Jakarta. (wok)
Sumber: Indopos.co.id
