Ternate – Pekerjaan proyek reklamasi memang menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan. Tidak hanya soal reklamasi pantai utara Jakarta, namun pekerjaan proyek reklamasi pantai di kota Ternate juga terus disoal berbagai kalangan masyarakat maupun organisasi kepemudaan di kota Ternate.
Seperti yang disampaikan oleh warga pesisir Kalumata di bagian selatan, Asrul Halil, bahwa sebagian masyarakat belum bisa menerima alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, dan terus menyoalkan bahaya dampak dari reklamasi yang sudah berjalan sejak September 2019 hingga saat ini.
Pasalnya, reklamasi pantai dianggap mengancam kelestarian ekologi dan dapat menghilangkan sejumlah situs sejarah perdagangan di kota Ternate. Reklamasi juga dianggap mengancam keselamatan bagi warga pesisir pantai karena abrasi.
Namun, jika masyarakat diberikan sosialisasi pemahaman tentang kajian teknis soal keamanan dari reklamasi dan mensosialisasikan maksud dari reklamasi, tentu akan bisa mendukung kebijakan Pemkot Ternate. Apalagi Ternate selatan baru mendapatkan bagian dari pembangunan di kota Ternate tahun 2020 ini.
“Yang lain memang mendukung karena tahu dampak dari reklamasi. Tapi kalau warga diberikan pemahaman pasti mendukung,” ungkap Asrul yang berprofesi sebagai nelayan lepas itu saat ditemuai TIMES Indonesia.
Sementara, Bambang (23) yang juga warga pesisir Kalumata bagian utara itu menginginkan agar pekerjaan proyek reklamasi dapat dikerjakan dengan baik. Ia mengaku termotivasi dengan reklamasi pantai di Kelurahan Kota Baru yang sekarang menjadi tempat ekonomi baru.
Menurut Bambang yang kesehariannya sebagai tukang ojek itu, reklamasi perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat kecil dan tidak perlu ditolak. Apalagi kata dia, pembangunan kawasan ekonomi di Ternate terlalu fokus pada pusat kota sehingga kawasan Ternate selatan selama ini terisolasi dari kebijakan Pemkot Ternate.
“Saya harap nanti akan seperti di Kota Baru dan mangga dua. Setelah ditimbun lalu infastrukturnya dibangun hidup warga sekitar terlihat maju,” kata Bambang.
Sejalan dengan harapan warga, Kepala Dinas PUPR kota Ternate, Rizval Try Budiarto menjelaskan bahwa sebagai kota jasa tentu Ternate semakin terhimpit dari ketersedian lahan untuk pembangunan infastruktur public, dan pengembangan kawasan ekonomi baru maupun kondisi topografi Ternate yang terdiri atas dataran tinggi.
Sehingga reklamasi pantai di Ternate selatan perlu dilakukan untuk mengupayakan ketersediaan lahan demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lainnya.
Kata Rizval, Kalumata dan sekitarnya akan menjadi zona ekonomi baru. Dengan begitu, pengembangan ekonomi mikro yang akan melibatkan masyarakat setempat bisa dilaksanakan. Walaupun Pemkot akan melibatkan pihak investor.
“Memang Pemkot membutuhkan pihak swasta dalam membantu pemerintah, namun tidak semurni dilakukan oleh pengembang atau investor saja,” kata Rizval melalui pesan singkatnya.
Investor yang nanti akan melakukan investasi seperti pertokoan dan jajanan serba ada, akan diarahkan agar mengambil tenaga kerja lokal yang mengutamakan masyarakat sekitar.
Dan untuk menata kawasan ekonomi baru di wilayah Ternate Selatan konsep yang diusung Pemkot Ternate adalah one stop service.
Sehingga semua kebutuhan masyarakat akan tersedia di satu kawasan itu. Dengan begitu masyarakat sekitar tidak perlu lagi ke pusat kota di Kelurahan Gamalama untuk berbelanja kebutuhan primer maupun sekunder.
“Konsentrasi masyarakat terbagi bukan hanya ke Gamalama saja tapi sudah ada zona ekonomi baru,” ujarnya.
