Program CSR juga seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi
Jakarta, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan rasa terima kasih Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama kepada pengusaha. Djarot mewakili mantan mitra kerjanya itu karena pengusaha mengeluarkan dana corporate social responsibility (CSR) demi membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
“Saya mewakili pak Basuki dan warga masyarakat menyampaikan terima kasih kepada kalian yang telah berbagi. Karena memberikan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat,” kata Djarot saat mengumpulkan puluhan pengusaha di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Juni 2017.
Djarot mengatakan, RPTRA bukan sekadar benda mati yang dipajang di setiap kelurahan. RPTRA bisa jadi sumber kehidupan bagi anak-anak kecil maupun orang dewasa di sekitar lokasi itu. “Di tengah-tengah kepadatan ada oase. Oase itu yang namanya RPTRA. RPTRA itu tempat bukan eksklusif, semua orang bisa berinteraksi,” jelas dia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Dien Emawati mengatakan, DKI telah memiliki 186 RPTRA. Sebanyak 62 RPTRA merupakan sumbangan dari CSR. “25-nya dari perusahaan, 4 yayasan, dan 1 swadaya masyarakat di Pegangsaan. Kemudian 143 berasal dari APBD dan 1 RPTRA adalah kewajiban,” jelas Emawati.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilai tak akan cukup membiayai berbagai proyek strategis dan persoalan kota, termasuk infrastruktur. Pemerintah daerah pun perlu menggandeng pihak swasta untuk mempercepat proses pembangunan.
Seperti diketahui semasa Gubernur Basuki alias Ahok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng dan menandatangani nota kesepahaman bersama 19 perusahaan untuk membangun sebanyak 57 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RTPRA) yang memang ditargetkan rampung di tahun 2016 lalu.
Acara yang dihadiri petinggi-petinggi perusahaan ternama, baik swasta maupun perusahaan milik BUMN dan BUMD itu. mendapat plakat ucapan terima kasih dari Pemprov DKI Jakarta, satu diantaranya adalah PT Agung Podomoro Land Tbk yang juga pengembang reklamasi pulau G di teluk Jakarta yang memperoleh izin pelaksanaan proyek reklamasinya melalui anak usahanya, PT Muara Wisesa Samdura pada Desember 2015 silam.
Menurut pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menyatakan keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara.
Diantaranya penggunaan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur pola kompensasi atau kontribusi terkait pengaturan insentif ketinggian bangunan. Dengan kontribusi itu, swasta bisa berperan membangun infrastruktur, jalan, rumah susun, membeli bus, fasilitas taman, dan lainnya.
“Yang terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga terpercaya,” kata Yayat di Jakarta kepada wartawan.
Program CSR juga seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi.
Dikutip dari laman www.jakarta.go.id, jumlah APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp 68,6 triliun, naik tipis dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 67,2 triliun. Dana yang dialokasikan untuk belanja modal tercatat Rp 24,7 triliun atau 36% dari total anggaran 2017.
Jumlah belanja modal ini memang lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp 16,2 triliun. Namun, kenaikan jumlah belanja modal ini belum mampu menutup kebutuhan pembangunan fisik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial DKI Jakarta yang jumlahnya jauh lebih besar.
Pakar lainnya mengatakan pola kerjasama pemerintah daerah dan swasta yang saling menguntungkan juga dapat dilakukan dalam mengembangkan kawasan pertumbuhan baru. Seperti halnya terjadi di Jakarta Utara melalui pengembangan kawasan baru melalui reklamasi 17 pulau yang disinergikan dengan tanggul raksasa (giant sea wall).
Pakar dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung, Hernawan Mahfudz, menegaskan pengembangan kawasan baru di Teluk Jakarta yang melibatkan swasta akan memangkas kesenjangan antara wilayah selatan dan utara.
“Kondisi ini sama dengan apa yang terjadi dengan Provinsi Banten yang memiliki kesenjangan antara Tangerang Selatan dan Tangerang Utara,” kata Hernawan.
/nds
