“Dengan menghidupkan lagi Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta, maka garis pantai Jakarta akan lebih jauh dari yang ada saat ini berkat hasil reklamasi pantai, sehingga air dari 13 sungai yang masuk BKB (Banjir Kanal Barat) dan BKT (Banjir Kanal Timur) dapat dibuang ke lokasi yang saat ini berada agak ke tengah laut.
Jokowi tak perlu memusingkan 13 sungai yang mengalir di Jakarta karena merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), namun fokus mengelola debit air yang masuk ke BKB dan BKT melalui selokan, kali dan sungai agar dapat dibuang ke laut dan tidak meluap saat musim hujan dan saat mendapat kiriman air dari Bogor. Jadi, Jokowi tidak perlu repot-repot membuat sodetan agar air dari Sungai Ciliwung dapat dibuang ke Sungai Cisadane karena itu domain pemerintah pusat melalui Kementerian PU.
Jika Jokowi tetap ingin membuat sodetan dari Sungai Ciliwung ke Cisadane, juga membuat waduk di kawasan Bogor, sebaiknya pemerintah merealisasikan konsep megapolitan yang digagas mantan Gubernur DKI sutiyoso. Pasalnya, pembangunan-pembangunan itu merupakan proyek lintas provinsi yang pelaksanaannya akan lebih mudah jika konsep megapolitan telah terealisasi.
