JAKARTA – Sejumlah ahli melihat bahwa penghentian reklamasi mempunyai efek negatif terhadap pembangunan di Jakarta. Sejumlah persoalan yang muncul pun harus di hadapi sebagai keputusan menghentikan reklamasi nanti.
Pakar dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (ITB), Hernawan Mahfudz, mengatakan, penghentian proyek reklamasi akan membuat Jakarta kehilangan potensi kawasan baru.
“Pertama jelas, pengembangan lahan di Jakarta menjadi berkurang. Kedua, lapangan kerja yang seharusnya ada menjadi tidak ada.Pemerintah daerah Jakarta harus mengambil alih permasalahan-permasalahan itu,” kata Hernawan.
Dia mengutip data Badan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, bahwa reklamasi akan mampu menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja.
Sementara itu, pengamat tata ruang dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, turut memaparkan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi pemerintah daerah Jakarta usai reklamasi dihentikan.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan menuai gugatan dari pengembang. Sebab, pengembang telah melakukan investasi yang besar setelah mendapatkan izin proyek dari pemda.
Selain izin dari pemerintah provinsi, Yayat melanjutkan, pembangunan pulau reklamasi juga berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1995. Keppres tersebut dikeluarkan Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995. Dengan demikian, jika mau dihentikan, harus ada dasar hukum yang jelas dulu.
Salah satu janji kampanye pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang paling terngiang di ingatan warga Jakarta, adalah menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Inilah janji politik paling frontal ditawarkan Anies-Sandi saat Pilgub DKI 2017.
Setelah menang Pilgub DKI 2017, Anies-Sandi pun menyatakan komit dengan janji itu. Namun, pulau-pulau reklamasi sudah terlanjur dibangun dan hampir jadi. Hal ini yang tengah diakali oleh pasangan yang diusung Gerindra dan PKS ini.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitant menjelaskan alasan Pemerintah Pusat, mengapa reklamasi harus dilanjutkan. Karena, jika Giant Sea Wall ini tidak diselesaikan, hal itu akan menciptakan dampak besar bagi Jakarta terkait merembesnya air laut. Termasuk dalam master plan adalah pembangunan 17 pulau buatan di lepas pesisir Jakarta Utara, di mana para pengembang properti berencana membangun pusat perbelanjaan dan atraksi yang mirip Pulau Sentosa di Singapura.
“Bendungan pertama sudah mulai dibangun sepanjang 20,1 kilometer dan sudah tidak bisa ditunda lagi, kalau tidak, penurunan muka air tanah Jakarta akan terus berlanjut,” kata Luhut.
Sekedar diketahui, Jabodetabek, salah satu wilayah perkotaan yang paling padat penduduknya, terletak di atas tanah berawa-rawa dan permukaannya turun pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan kota lain di dunia. Selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memusatkan perhatiannya untuk meningkatkan pertahanan dengan mendirikan dinding laut sepanjang 24 kilometer dan memperbaiki sistem banjir kanal yang sudah melapuk.
Asal tahu saja, wacana reklamasi Teluk Jakarta bukan baru terjadi sekarang ini, melainkan sudah satu dasawarsa terakhir. Memang berbagai kebijakan pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi. Tetapi ketika lahan Jakarta makin menyempit, maka reklamasi dibutuhkan untuk menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara.
Jumlah penduduk di Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Tercatat, pada 2013 penduduk DKI berkisar 9,9 juta jiwa, namun saat ini berkisar 10,1 juta jiwa. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pernah mengatakan dalam tiga tahun terakhir pendatang baru ke Jakarta selalu mengalami kenaikan. Pertambahan pendatang baru tertinggi terjadi pada tahun 2015, mencapai 70 ribu orang. Sedangkan tahun 2014, jumlah pendatang baru mencapai 60 ribu orang.
Tentu, kalau semua peningkatan itu dibarengi kemakmuran tak jadi masalah. Tetapi catatan BPS DKI Jakarta lain lagi. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen.
Dengan kondisi demikian, tentu perluasan lahan diperlukan. Pakar Lingkungan Hidup yang juga mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, setahun lalu menilai reklamasi termasuk di 17 pulau di pantai utara Jakarta bukanlah kebijakan yang keliru, jsutrujika dikelola dengan baik, reklamasi dapat memberi banyak manfaat.
Berdasarkan pemaparan tim ahli, Teluk Jakarta perlu menjadi tempat perhimpunan air tawar yang diprediksi akan mengalami kelangkaan. Selain itu, sebagai Ibu Kota Indonesia, Jakarta juga memerlukan lahan yang lebih besar. Demikian juga dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang membutuhkan tambahan lahan untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Teluk Jakarta jadi sumber air minum, dan air irigasi Pulau Jawa.
Emil pun punya catatan. Pantai utara Jawa merupakan hasil dari sedimentasi sungai-sungai yang mengairi Jawa dengan membawa lumpur. Akibat sedimentasi selama puluhan tahun itu membuat permukaan air laut meningkat. Dengan adanya permukaan laut yang meningkat, maka sea level raise mengakibatkan sungai tidak mengalir ke laut dan terpukul kembali dan jadi rob dan banjir. “Jadi butuh Giant Sea Wall untuk membendung sea level raise jadi permukaan laut tertahan dan di dalam terkendali,” begitu urai Emil.
Sumber: Tribunnews.com/Netralnews.com
