WARTA KOTA, KEMBANGAN — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta segera membicarakan kembali Raperda reklamasi di Teluk Jakarta dan zonasi di pulau Jakarta, tahun 2017 mendatang.
“Kami sudah mengesahkan raperdanya, 2017 akan kami godok bersama dengan DPRD,” kata PLT Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono di kantor walikota Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
Sumarsono mengatakan pada pokoknya DKI setuju reklamasi pantai. Hal itu bisa mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta belakangan ini.
Apalagi jika reklamasi pantai dibarengi pembangunan tembok laut (Giant Sea World). Namun pembangunan tembok laut ini membutuhkan dana besar.
Besarnya anggaran pembangunan tanggul raksasa yang mencapai sekitar Rp 540 triliun sangat memberatkan pemprov DKI. Makanya perlu partisipasi swasta.
Head of Issuer Information Management and Development Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero, menyarankan agar reklamasi pantai dan pembangunan tanggul laut raksasa semestinya bersamaan pembangunannya.
Hal itu agar pihak swasta yang melakukan reklamasi pantai bisa digandeng untuk ikut membangun tanggul raksasa itu.
“Ini proyek mahal dan juga tidak mungkin pemerintah pusat membiayai sendiri,” ujar Poltak ketika dihubungi, Jumat (16/12).
Menurut Poltak, adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan tanggul raksasa akan mengurangi beban dari pemerintah pusat.
Pihak swasta lebih difokuskan dalam membangun 17 pulau reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa.
“Bayangkan jika Rp 540 triliun hanya untuk Jakarta, nanti provinsi lain mau bilang apa. Ini kan harus seimbang,” tutur Poltak.
Dengan demikian, pemerintah pusat harus memberikan kompensasi kepada pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan proyek reklamasi.
Kompensasi dapat berupa hak penggunaan lahan reklamasi oleh pihak swasta. Namun, pulau-pulau tersebut tetap milik pemerintah.
“Dengan cara itu mereka dapat dilibatkan dalam pembangunan tanggul raksasa,” kata Poltak.
Poltak melanjutkan reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki fungsi yang sangat strategis bagi Indonesia. Proyek yang diintegrasikan dengan pembangunan giant sea wall ini akan menyelamatkan Jakarta dari banjir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Terlebih sebagai ibukota, Jakarta menyumbang sekitar 17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Jika ditambah dengan daerah di radius 60 kilometer, kontribusinya bisa mencapai 30% PDB,” tambah Poltak.
Data Badan Pusat Statistik mencatat sampi kuartal III 2016, PDB Indonesia mencapai Rp 9.379, 35 triliun. Dari jumlah tersebut, PDB Jakarta tercatat Rp 1.603,81 triliun atau setara dengan 17,1 persen dari PDB nasional.
Adanya banjir besar di Jakarta, memberikan ancaman. Sistem drainase buruk dan luapa air sungai, serta air laut dapat mematikan ekonomi jakarta.
Selain itu permukaan tanah Jakarta dari tahun ke tahun terus turun. Data pemerintah menyebutkan, permukaan tanah Jakarta turun rata-rata sembilan sentimeter per tahun.
Bahkan, bila dalam waktu cukup lama banjir Jakarta banjir menyebabkan perekonomian Indonesia lumpuh. Sebab, saat ini Jakarta menjadi tempat peredaran 65-70 persen uang di Indonesia. Ia bahkan memprediksi, pengaruh bencana di Jakarta akan lebih besar dibandingkan Bangkok di Thailand.
Saat Bangkok dilanda banjir besar pada 2011 yang melanda sejumlah kawasan Industri, ekonomi Thailand langsung mengalami kemunduran (resesi). Bahkan, sejumlah investor terutama dari Jepang sedang berpikir melakukan relokasi pabrik mereka.
Untuk itulah, Jakarta menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat, baik dari sisi pertahanan sosial maupun ekonomi. “Mitigasi bencana Jakarta menjadi maha penting bagi Indonesia,” tegas Poltak.
Namun pembangunan proyek tersebut membutuhkan dana sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jakarta.
Revitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang melibatkan pihak swasta menjadi pilihan yang paling realistis. Menurut Poltak, tanpa komersialisasi kawasan Teluk Jakarta, pembangunan Giant Sea Wall akan terganggu pendanaannya.
Dalam sejumlah kesempatan, Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Prof. Emil Salim menyatakan pengembangan kawasan Jakarta utara melalui reklamasi menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai persoalan keterbatasan lahan dan masalah sosial lain di Jakarta.
Menurut dia, reklamasi bukanlah kebijakan yang keliru. Bahkan, “Kegiatan ini banyak manfaatnya untuk Jakarta,” kata Emil.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup ini juga menegaskan berbagai potensi masalah yang timbul dari proyek ini dapat diselesaikan dengan rekayasa teknik dan komunikasi yang baik.(ote)
Sumber: Tribunnews.com
