Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati seusai workshop terkait reklamasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017).
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar lokakarya (workshop) terkait reklamasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengatakan, workshop itu digelar untuk menjaring masukan dari berbagai pihak yang pro dan kontra proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
“Ada yang pro reklamasi, ada yang kontra reklamasi, diberikan kesempatan apa sih sebetulnya yang menjadi concern mereka,” ujar Benny seusai workshop yang digelar tertutup bagi media itu.
Benny menjelaskan, berbagai pihak yang hadir dalam workshop banyak memberikan pandangan tentang hidrodinamika, tanggul laut raksasa, land subsidence, hingga kajian sosial dan kebudayaan.
Meski workshop itu dibuka untuk pihak yang pro dan kontra, Benny menyebut pihak yang datang pada workshop hari ini hanyalah pihak-pihak yang kontra reklamasi.
“Biasanya kan ada yang pro, ada yang setengah pro, ada yang kontra. Tadi enggak ada (yang pro), lebih banyak yang kontra sebetulnya,” kata Benny.
Menurut Benny, berbagai masukan itu akan menjadi bahan referensi kajian untuk menyusun dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah ditarik Gubernur DKI Anies Baswedan dari pembahasan bersama DPRD DKI.
“Ini sebagai bagian untuk review atau evaluasi raperda kemarin kan ditarik. Ini bagian dari prosesnya,” kata Benny.
Setelah workshop hari ini, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menggelar workshop berikutnya. Workshop selanjutnya akan membahas berbagai kajian lain, seperti kajian hukum, ekonomi, dan sebagainya.
“Termasuk bagian yang nanti kami diskusikan pada workshop berikutnya, bagaimana treatment terhadap pulau-pulau yang sudah ada, bangunan-bangunan di atas pulau,” ucap Benny.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, semua masukan yang diberikan berbagai pihak harus disertai dengan bukti-bukti.
“Nanti masukannya kan kami minta dirumuskan dengan dilengkapi evidence, data-data,” ujar Tuty dalam kesempatan yang sama.
