Logo Reklamasi Pantura

Pemprov DKI Diminta Lanjutkan Proyek Reklamasi untuk Atasi Pengangguran & Kemiskinan

Pemprov DKI Diminta Lanjutkan Proyek Reklamasi untuk Atasi Pengangguran & Kemiskinan

Foto: Aditia Noviansyah/kumparan.com

JAKARTA – Angka kemiskinan yang tinggi membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak menciptakan lapangan kerja baru.

Solusi dari kemiskinan yang merajalela itu adalah pengembangan kawasan baru dan pembangunan berbagai proyek infrastruktur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta memperlihatkan angka kemiskinan per Maret 2016 mencapai 384.300 jiwa, naik 3,75 persen dibandingkan September 2015 yang sebanyak 368.670 jiwa.

Dari tahun ke tahun, jumlah masyarakat miskin di Jakarta pun cenderung naik.

Warga saat beraktivitas di perkampungan nelayan kerang, Cilincing, Jakarta (17/7/2017). Per-Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta bertambah 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang sebesar 27,76 juta. Foto: kumparan/Aditia Noviansyah.

Sementara tingkat pengangguran terbuka di Ibukota tercatat 306.230 orang atau 5,77 persen dari seluruh angkatan kerja sebanyak 5,31 juta orang.

Kendati turun, namun jumlah pengangguran di Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,5 persen.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyatakan, pembangunan berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan baru dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah kemiskinan dan tenaga kerja.

Dia mencontohkan, proyek reklamasi Teluk Jakarta yang di dalamnya memuat pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan, dan industri jasa dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam membuka lapangan pekerjaan.

“Saya rasa memang demikian, apabila dilanjutkan akan merekrut banyak tenaga kerja,” kata Sarman dalam keterangannya di Jakarta, (31/8/2016).

Sisi positif dari proyek tersebut pun bisa dinikmati pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya reklamasi, industri wisata akan tumbuh dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru.

“Adapun dari masyarakat, pendapatan mereka akan bertumbuh,” kata dia.

Berbagai kajian menunjukkan, pengembangan satu kawasan baru melalui reklamasi dapat menyerap tenaga kerja rata-rata 5.000 orang.

Jika mengacu pada angka ini, 17 pulau yang akan dibangun di Teluk Jakarta bakal mampu menyerap tenaga kerja hingga 85 ribu pekerja.

Seorang pemulung mencari sampah pelastik di sungai Banjir Kanal Barat (BKB), Jakarta (17/7/2017). Angka kemiskinan di Indonesia tersebut diukur dalam gini ratio per Maret 2017 sebesar 0,393, relatif stagnan dibandingkan gini ratio pada September 2016 yang mencapai 0,394 atau turun tipis 0,001 poin. Foto: kumparan/Aditia Noviansyah.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menghitung, reklamasi Teluk Jakarta menyerap tenaga kerja minimal 20 ribu orang.

Saat ini tercatat ada 167 perusahaan yang terlibat dalam reklamasi Teluk Jakarta. Masing-masing perusahaan memiliki peranan menciptakan lapangan pekerjaan.

Daya tampung sebesar itu pun diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi lain seperti industri makanan dan minuman, jasa kontrakan, dan industri jasa lain.

Seluruh aktivitas ekonomi di kawasan baru ini pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan daerah Jakarta yang dapat dipergunakan kembali untuk pembangunan.

Selain reklamasi, alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah mengeluarkan kebijakan yang memberi keleluasaan kepada para pelaku usaha, baik kecil, menengah, maupun besar untuk menjalankan bisnis mereka.

“Dengan demikian, roda ekonomi sampai tingkah bawah pun mempunyai perputaran uang,” jelas Sarman.

Sejumlah anak membuka kerang hijau di perkampungan nelayan kerang, Cilincing, Jakarta (17/7/2017). Foto: kumparan/Aditia Noviansyah.

APBD harus dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat

Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Musni Umar, menambahkan Pemerintah Jakarta juga harus memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

. Selama ini, anggaran daerah sebesar Rp 70 triliun belum maksimal digunakan.

“APBD bisa digunakan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran,” ungkapnya.

Sumber: tribunnews.com

Prev
Next

Leave a facebook comment