Logo Reklamasi Pantura

Pemimpin Jakarta Harus Jaga Kepastian Investasi Properti

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Property Watch (IPW) mendesak siapapun pemimpin Jakarta dapat menjamin kepastian investasi di sektor properti. Hal ini diperlukan agar tidak muncul ketidakpercayaan dunia usaha atas komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum.

Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif IPW menegaskan pergantian pimpinan kepala daerah, termasuk Jakarta, tidak boleh gampang mengubah berbagai ketentuan yang telah dibuat pemimpin sebelumnya. “Pemimpin baru tidak boleh menabrak kepastian hukum investasi,” kata dia ketika dihubungi wartawan, Selasa (7/3/2017).

Salah satu yang menjadi polemik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta adalah pro-kontra reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Sebagian pihak menginginkan reklamasi dilanjutkan, namun sebagian yang lain menghendaki proyek dihentikan.

Belum ada data terbaru mengenai jumlah dana yang sudah dikeluarkan pengembang proyek ini. Namun, berbagai perusahaan sudah merilis berbagai rencana investasinya.

Contoh, PT Intiland Development Tbk akan membangun Pulau H seluas 62 hektare dengan nilai investasi Rp 7,5 triliun. Pembangunan kawasan pelabuhan terpadu di pulau N (Port of Jakarta) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo ) II juga diprediksi menelan investasi Rp 134 triliun. Jumlah ini belum termasuk 15 pulau lain.

Ali menyatakan penghentian satu proyek yang sudah berjalan akan menjadi preseden buruk bagi calon investor domestik maupun asing. Padahal, Indonesia tengah gencar menggenjot investasi di tengah lesunya ekspor.

Salah satu contoh adalah saat Indonesia mengundang Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk kerjasama investasi hingga lebih dari Rp 300 triliun. Properti Indonesia juga diperkirakan akan dimasuki dana hingga Rp 60 triliun untuk pembelian langsung dari hasil repatriasi tax amnesty.

Namun, saat ini Pilkada Jakarta menjadi salah satu momen yang paling di perhatikan investor. “Kepastian hukum investasi dari gubernur baru menjadi salah satu yang paling dicermati,” kata Ali.

Meski sudah ada perbaikan, berbagai hasil riset lembaga internasional kerap menempatkan kepastian investasi menjadi salah satu faktor yang membuat calon investor ragu menempatkan dana di Indonesia.

Data Bank Dunia menunjukkan Peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business Indonesia) 2017 yang dirilis Oktober 2016 naik menjadi 91 dari sebelumnya 106. Pemeringkatan dilakukan pada 190 negara di wilayah Asia Pasifik. Ini adalah kenaikan tertinggi peringkat Doing Business Indonesia.

Ali menambahkan, investasi saat ini menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Salah satu industri yang diharapkan mampu bangkit mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah properti.

Apalagi, pemerintah tengah menggeber pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di berbagai daerah. Berbagai proyek ini diharapkan akan membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan berbagai sektor lain termasuk properti.

Khusus di Jakarta, investasi properti merupakan salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi di Jakarta sepanjang 2016 tercatat 5,85 persen, melambat dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,89 persen.
Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi 58,70 persen; investasi 39,23 persen, dan sisanya sektor lain.

Pandangan serupa datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita, dalam sejumlah kesempatan menyatakan pengembangan kawasan baru melalui reklamasi di Jakarta akan membuka lebih dari 20.000 lapangan kerja baru.

Saat ini terdapat 167 perusahaan yang turut dalam pengembangan reklamasi Teluk Jakarta. Jumlah tersebut belum menghitung potensi lapangan pekerjaan dari sektor jasa yang dikelola masyarakat setempat.

Sumber: Tribunnews.com

 

Prev
Next

Leave a facebook comment