TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator Kemaritiman menargetkan merilis laporan interim kajian reklamasi Teluk Jakarta pada akhir Juli 2017.
“Kajian teknis sedang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian PUPR. Tidak hanya melibatkan ahli nasional, tapi juga Belanda, Jepang, dan Korea,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman seusai halalbihalal di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juli 2017.
Ridwan mengatakan, secara teknis, reklamasi adalah hal biasa lantaran telah dilakukan di mana-mana. Kendati perlu dilakukan terkait dengan perbaikan masalah lingkungan atau permasalahan lain, secara teknis hal itu bisa disesuaikan. “Namun secara kebijakan kita tidak ingin meninjau kembali. Kebijakan kita ikut yang lama, kecuali ada keputusan politik baru,” ucapnya.
Mengenai kajian reklamasi yang sedang digarap tim bentukan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang akan menolak melanjutkan proyek pulau buatan itu, Ridwan mengaku siap berdiskusi.
“Begini, pertama, kalau secara teknis, ini bukan masalah yang terlalu sulit. Dipertemukan saja semua ahli, masing-masing dengan perhitungannya, jalankan program di komputer masing-masing, kemudian akan kelihatan. Secara teknis, ini bukan masalah yang luar biasa. Jadi, kalau memang mau dipertemukan, ayo kita ketemu,” katanya.
Ridwan mengaku telah mengundang beberapa pihak yang berbeda pendapat dan memiliki masukan untuk berdiskusi dalam rapat-rapat besar Kementerian Koordinator Kemaritiman terkait dengan reklamasi. “Profesor dari LIPI juga sudah datang dan presentasi. Kami juga sudah menanggapi dan memberi penjelasan. Intinya, semua masukan kami dengar. Kalau ada yang punya data teknis, mari buka data masing-masing dan bicara teknis,” ujarnya.
Begitu pula bila hendak berbicara soal kebijakan dan hukum, Ridwan meminta semua kajian disandingkan. Dia meminta masyarakat tidak hanya mempertentangkan program reklamasi, tapi juga melihat manfaat pulau buatan itu. “Kalau kita mau terus bicara heboh, berantem, enggak cocok. Kita nanti habis energi buat itu-itu saja,” tuturnya.
Mengenai usulan tim kelompok kerja Anies-Sandi untuk memanfaatkan pulau-pulau buatan itu sebagai lahan hiburan malam, Ridwan mengaku belum tahu.” Saya belum tahu dan belum lihat ada program yang sudah existing, yang isinya hiburan malam,” ucapnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi santai usulan pemanfaatan lahan reklamasi sebagai lokasi hiburan malam. “Ya, terserah dia. Saya belum tahu. Saya enggak mencampuri urusan DKI Jakarta,” katanya.
Sumber: Tempo.co
