VIVA.co.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan sikapnya bahwa kelanjutan proyek reklamasi melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus dilanjutkan.
Pasalnya, menurut Haji Lulung, begitu dia disapa, aturan yang termuat dalam Raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta, mendesak.
Penundaan pembahasan DPRD sempat terjadi lantaran terungkap oleh KPK adanya suap kepada Anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi dari pengembang.
“Raperda pernah diberhentikan sementara oleh DPRD. DPRD harus mencabut. Kalau saya prinsipnya Perda tersebut harus tetap dilanjutkan,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.
Lulung berpendapat, kelanjutan proyek itu perlu dilakukan karena pembangunan di kawasan reklamasi telah berjalan.
Meski pemerintah pusat masih melakukan penghentian sementara (moratorium) terhadap proyek reklamasi, bukan berarti pembahasan Perda tak berjalan.
Bahkan ketika disinggung pernyataanya itu justru berseberangan dengan sikap Anies Baswedan – Sandiaga Uno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dia menegaskan bahwa usulannya itu hanya menjalankan amanat undang-undang.
“Kita mau kontra sama undang-undang apa mau kontra sama orang per orang,” kata dia.
Pernyataan Lulung soal reklamasi, sebetulnya bertolak belakang dengan sikap dia sebelumnya yang menyatakan bahwa proyek tersebut hanya menguntungkan masyarakat kelas menengah atas.
Ia menilai, masyarakat pesisir banyak dirugikan dengan pembangunan 17 pulau reklamasi oleh para pengembang.
“Kami waktu itu dari PPP melihat, menyatakan sikap dalam pandangan umum Fraksi PPP menolak reklamasi. Jelas ya. Jadi sejak awal tuh bukan main-main lagi,” kata Lulung, Selasa 5 April 2017.
Sumber: http://www.viva.co.id
